Sukabumi, Jawa Barat, ABIM (31/8/2017) – Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan kebijakan sertifikasi lahan dan pertanahan di Tanah Air. Untuk itu, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sukabumi pada Kamis, 31 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo mengawali kegiatannya dengan menyerahkan sertifikat untuk rakyat se-Sukabumi. Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Setukpa (Secapa) Polri, Kota Sukabumi.
Sebanyak 5.500 sertifikat hak atas tanah diserahkan Kepala Negara kepada para warga yang berasal dari sejumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota maupun Kabupaten Sukabumi.
Dalam sambutannya, Presiden kembali menekankan pentingnya sertifikat sebagai bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, Presiden meminta agar masyarakat menyimpan sertifikat tersebut di tempat yang aman.
“Saya titip sertifikat ini disimpan, dimasukan ke dalam plastik, menghindari rumah bocor. Tolong fotokopi, supaya nanti kalau hilang mudah mengurusnya,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan bahwa sertifikasi lahan bisa menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, khususnya di pedesaan. Masyarakat bisa memanfaatkan sertifikat yang dimilikinya untuk menambah modal usaha atau hal-hal produktif lainnya.
“Biasanya kalau sudah pegang ini untuk agunan ke bank. Tidak apa-apa, tapi ingat, saya titip, kalau pinjam uang di bank itu dihitung, dikalkulasi, bisa nyicil nggak?, Bisa bayar nggak?. Saya hanya titip hati-hati. Kalau mau pinjam ke bank, betul-betul dikalkulasi,” tutur Presiden.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Presiden seperti biasanya memberikan kuis berhadiah sepeda kepada masyarakat yang hadir. Sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan keanekaragaman suku, budaya, hingga dasar negara Indonesia disampaikan oleh Presiden.
Presiden juga menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.(ABIM)