Jakarta, ABIM (28/9/2017) – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan Perhimpunan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) agar mengembangkan jiwa entreprenur bagi kalangan umat muslim Indonesia untuk memompa peningkatan pembayar zakat.
“Saya selalu katakan bangsa ini dengan penduduk 88 persen umat Islam, semuanya dapat berjalan dengan baik, begitu banyak orang yang menjadi politisi begitu banyak orang yang menjadi PNS, begitu banyak orang yang menjadi profesional. Tetapi yang paling terlambat ialah kurangnya sifat entreprenur atau juga sebagai pengusaha sehingga bayar zakatnya kurang,”Ujarnya ketika meresmikan Pembukaan Silaturahim Nasional (Silatnas) BMT Indonesia tahun 2017, di Istana Wakil Presiden Merdeka Selatan, Kamis (28/9/2017).
Lebih jauh Wapres menekankan, bahwa niat untuk memajukan perekonomian juga harus diimbangi dengan amal ibadahnya, sedangkan salah satu ibadah yang baik yaitu dengan bagaimana memajukan bangsa secara bersama-sama.
“Karena itulah maka upaya kita bersama dalam BMT ini niatnya di arahkan pada bagaimana bangsa ini, umat ini maju dengan satu usaha karena tidak ada bangsa yang maju tanpa kemajuan pengusaha, tidak ada,’ ucapnya.
Di sambutannya Wapres juga menyinggung tantangan-tangan kedepan yang harus disikapi dengan baik untuk kemajuan bangsa.
Tantangan pertama pemerintah sudah bertekad untuk bunga UKM itu dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang harus sama-sama mencapai angka single digit, “terangnya. Tantangan kedua, menurut Wapres, efisiensi di kalangan pengusaha menengah kebawah dirasakan masih kurang sehingga menimbulkan biaya tinggi.
“Karena itu maka BMT harus lebih efisien dari yang lainnya, walaupun sistimnya bagi hasil hasil tetapi masyarakat selalu menghintung,”imbuhnya Menjawab tantangan tersebut, Wapres memberikan saran agar BMT harus memiliki bunga yang sama dengan KUR. Caranya, BMT harus membuat “channeling” dengan perbankan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan akses keuangan untuk berbisnis. Sehingga tersimpulkan bahwa keberhasilan itu harus didukung dengan tiga unsur: Niat yang baik, kerja efisien dan kerja berdasarkan teknologi.
“Dalam mengatasi ini, pertama perbaiki niat yang baik kemudian bekerja berdasarkan efisiensi yang ada dan bekerja menggunakan teknologi yang baik, “pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Perhimpunan BMT Indonesia Jularso, mengatakan bahwa sertifikasi kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu tolok ukur kualitas tata kelola sebuah BMT.
BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. BMT ini merupakan lembaga keuangan swasta yang awalnya berbentuk koperasi.
Merujuk kepada kebijakan yang sering diambil dalam Pemerintahan Jokowi-JK mengenai usaha pembangunan ekonomi masyarakat, BMT merasa perlu mengambil inisiatif untuk turut serta dalam usaha pengembangan kapasitas dan kualitas mikro dan kecil sebagai bagian usaha tersebut.
Hadir bersama Wapres, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto.(ABIM)