/Wapres Jusuf Kalla: Kedepankan Keadilan Sosial dalam Pembangunan Ekonomi untuk Wujudkan Persatuan

Wapres Jusuf Kalla: Kedepankan Keadilan Sosial dalam Pembangunan Ekonomi untuk Wujudkan Persatuan

Jakarta, ABIM (21/5/2018) – Pancasila harus selalu menjadi dasar dalam pembangunan perekonomian nasional. Hal paling fundamental dalam pembangunan ekonomi berbasis Pancasila adalah prinsip keadilan sosial yang akan menjamin terwujudnya persatuan.

“Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi spirit dalam ekonomi, dan yang paling penting adalah keadilan sosial. Apabila keadilan sosial tercipta maka persatuan akan tercapai,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat menerima Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, Jakarta Sri Widyastuti beserta jajarannya pada Selasa (21/5) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Wapres kemudian mengatakan, semangat Pancasila ini perlu dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda yang akan menjadi motor penggerak ekonomi di masa mendatang.

“Kita tidak bisa mendorong mahasiswa untuk (menjadi) entreprenuer tanpa spirit ini,” ujarnya.

Menurut Wapres, terdapat tiga tempat yang lazim menjadi muara alumni perguruan tinggi untuk mengembangkan kariernya, yaitu pemerintahan, dunia profesional atau sektor swasta, dan kewirausahaan.

“Yang jumlahnya tidak terbatas (adalah menjadi) profesional, tapi butuh waktu, dan menjadi pengusaha,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Wapres, Indonesia masih tergolong sebagai negara dengan ketimpangan ekonomi yang terbilang tinggi di dunia. Salah satu indikatornya, ujarnya, adalah rentang penghasilan terendah dan tertinggi di Indonesia sangat jauh.

“Di negara maju, gaji tertinggi suatu perusahaan lima sampai enam kali gaji terendahnya, sedangkan di Indonesia bisa mencapai 50 kali,” kata Wapres.

Untuk itu, ia berpesan, ketika meneguhkan diri untuk memasuki dunia usaha, terangnya, seseorang harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, salah satu tujuannya adalah agar ketimpangan sosial seperti ini dapat dikurangi.

“Pancasila tidak perlu didiskusikan tetapi dilaksanakan. Menjadi entrepreneur ya (harus) bayar pajak. Itu yang benar,” tegas Wapres.

Pada pertemuan itu, Sri Widyastuti mengundang Wapres untuk menghadiri Festival Entrepreneurship Pancasila yang akan diselenggarakan pada 13–15 Agustus 2018 di Universitas Pancasila, Jakarta. Kegiatan tersebut akan berisi seminar dan diskusi dengan tema “Menggagas dan Mengkaji Entrepreneurship Pancasila”.

Wapres menyambut baik kegiatan tersebut dan berpesan agar hasil dari acara itu dapat diimplemetasikan dalam kehidupan nyata.

Mendampingi Wapres pada pertemuan itu Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Sjahrul Ujud, dan Anggota Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi. (ABIM/AR/FM, KIP Setwapres)