/Wapres Jusuf Kalla: Entrepreneur Bureaucracy Harus Tetap Ikut Aturan

Wapres Jusuf Kalla: Entrepreneur Bureaucracy Harus Tetap Ikut Aturan

Jakarta, ABIM (7/11/2018) – Entrepreneur bureaucracy adalah birokrasi yang bekerja berdasarkan entrepreneurship (kewiraswastaan). Dalam mewujudkannya harus mengikuti proses dan prosedur yang berlaku, sehingga hasil yang diinginkan sesuai dengan pengusaha dan seluruh masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika memberikan sambutan pada acara The International Public Service (IPS) Forum2018 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta (7/11).

Lebih jauh Wapres mencermati, banyaknya kasus korupsi dikarenakan adanya dua pandangan yang berbeda antara birokrat dan pengusaha. Birokrat bekerja berdasarkan aturan dan prosedur, sementara pengusaha menginginkan hasil yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan sistem untuk mengubah birokrasi yang rumit menjadi cepat dan tetap sesuai prosedur.

“Karena itu ada perubahan, karena itu ada reformasi birokrasi,” jelas Wapres.

Menurut Wapres, di semua negara, baik negara kecil atau negara besar, untuk dapat maju butuh langkah-langkah aturan yang dilakukan oleh birokrat bersama dengan masyarakat. Salah satunya menjadikan sistem pelayanan masyarakat menjadi lebih baik, karena birokrat adalah pelayan masyarakat.

Wapres menambahkan, dengan adanya perkembangan teknologi, yang lebih baik dapat dijadikan alat untuk menjadikan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu, adanya inovasi di suatu negara atau daerah dapat menjadi pembelajaran bagi yang lain dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

“Teluk Bintuni contohnya, tempat kecil yang telah melakukan inovasi yang mendunia,” ungkap Wapres.

Wapres pun mengucapkan selamat kepada pada 40 penerima penghargaan, yang berarti telah melakukan upaya perubahan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenpan-RB atas upayanya meningkatkan daya saing, serta upaya bangsa Indonesia dalam menjalankan negara secara baik dan tepat untuk memajukan bangsa.

Sebelumnya, dalam laporannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menjelaskan bahwa di era demokrasi, pemerintahan di seluruh dunia sudah menjadi semakin transparan. Masyarakat sangat dahaga dengan kualitas pelayanan oleh negara. Disamping itu, masyarakat juga semakin peduli dan melihat bagaimana berjalannya pemerintahan.

“Hasrat terdalam di benak rakyat sesungguhnya adalah pemerintah bekerja dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat, hadir dan melayani mereka,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Wapres dan Menpan-RB juga memberikan penghargaan kepada 40 inovasi pelayanan publik terbaik 2018, termasuk salah satunya Kabupaten Teluk Bintuni yang juga meraih juara 1 UNPSA (United Nations Public Service Award) melalui Inovasi sistem EDAT (Early Diagnosis And Treatment) untuk pengendalian malaria.

Wapres juga melakukan penekanan tombol sebagai simbol meresmikan dan membuka IPS Forum 2018.

Mendampingi Wapres dalam acara tersebut, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Guntur Iman Ne anto, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, dan Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi. (ABIM/MC/SK/KIP-Setwapres)