/Wapres Jusuf Kalla: Jaga Martabat Bangsa dalam Berdiplomasi

Wapres Jusuf Kalla: Jaga Martabat Bangsa dalam Berdiplomasi

Jakarta, ABIM (9/11/2018) – Perdamaian dan perdagangan menjadi isu yang sangat melekat dalam tugas duta besar, konsul jenderal, maupun perwakilan tetap RI di luar negeri. Banyak cara diplomasi yang dapat dilakukan untuk mendukung perdamaian dunia dan meningkatkan perdagangan luar negeri. Yang paling penting, dalam melakukan diplomasi harus tetap menjaga martabat bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika memberikan pengarahan kepada para calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP RI), para Pejabat Struktural Eselon I dan II, serta Pejabat Fungsional Diplomat Utama Kementerian Luar Negeri, di Ruang Bendera, Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jln. Pejambon 6, Jakarta, Jum’at 9/11.

 Lebih jauh Wapres mencontohkan, sebagai fasilitator perdamaian antara Afganistan dan Pakistan, Indonesia selalu berpegang pada prinsip saling menghormati keputusan kedua pihak dan berupaya keras mencapai win-win solution. Sehingga, masing-masing pihak yang berkon ik tidak kehilangan harga dirinya.

“Salah satu inti dari fasilitator perdamaian yaitu harus menjaga dignity masing-masing pihak. Pengalaman saya membantu proses perdamaian di dalam dan di luar negeri, cuma satu caranya, menjaga dignity. Tidak ada satu pihak pun yang merasa kehilangan muka, semua merasa menang. Rumusan itulah yang harus dicari. Begitu yang satu kalah tidak akan terjadi perdamaian. Jadi dignity for all dalam menjaga perdamaian,” jelasnya.

Wapres juga mencontohkan ketika terjadi kon ik di Myanmar, negara Indonesia menjadi negara satu- satunya yang berhasil mendapatkan akses di negara tersebut, karena Indonesia tidak menghujat.

“Kemudian kon ik di Myanmar. Ibu Retno banyak berperan. Tapi yang menarik bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diterima oleh mereka. Karena kita tidak pernah menghujat. Kita juga perlu berpihak, tapi lebih strategis jangan dulu menghujat. Kita lebih mengutamakan kepentingan humanitarian untuk memberikan bantuan,” ungkapnya.

Menurut Wapres, menjaga martabat bangsa bisa dilakukan juga dengan menjadi “tangan di atas”, yakni memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan. Selama ini, Wapres mencermati, Indonesia lebih sering dikenal sebagai negara berkembang yang cenderung menerima bantuan.

“Indonesia sebagai negara besar anggota G20, kita tidak bisa lagi berpikir selalu ingin dilayani. Kita harus juga menjadi tangan di atas, membantu negara-negara kecil melalui Indonesian Aid,” tegasnya.

 Sebagaimana diketahui, awal tahun ini Pemerintah Indonesia telah membentuk Indonesian Aid, yakni lembaga satu pintu yang memberikan bantuan untuk negara-negara miskin. Pembentukan badan ini diharapkan akan memperkuat diplomasi Indonesia, termasuk diplomasi kemanusiaan terhadap dunia internasional.

Sementara, dalam hal perdagangan, Wapres menekankan, dalam menjaga martabat bangsa, Indonesia tetap harus bersikap netral, posisi berada di tengah, tidak memihak pada siapapun. Namun, dalam kondisi tertentu Indonesia juga harus bersikap tegas, bahkan jika perlu menggertak, jangan sampai dilecehkan.

Wapres pun mengisahkan beberapa pengalamannya ketika harus bersikap tegas mendukung produk- produk Indonesia dalam perdagangan internasional. Salah satunya, ketika kelapa sawit Indonesia mengalami kesulitan masuk pasar Eropa, dengan diplomasi yang tegas, kini sawit Indonesia bisa dikirim kembali ke Uni Eropa.

“Tapi ya politik itu kan diplomasinya gertak-gertakan, asal jangan kelewatan musti ada alasannya,” tegasnya.

Sebelumnya Menteri Luar (Menlu) Negeri Retno Marsudi menyampaikan, tugas para diplomat tak lepas dari 2D, damai dan dagang. Dua hal ini menjadi bidang yang sangat dikuasai oleh Wapres Jusuf Kalla. Disamping dikenal sebagai pengusaha yang aktif mendukung perekonomian bangsa, Wapres juga menjadi tokoh yang turut berperan dalam berbagai proses perdamaian dunia, termasuk proses perdamaian di Afganistan. Bahkan terpilihnya Indonesia menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap di PBB, juga tak lepas dari perannya.

“Bapak Wakil Presiden adalah pejabat atau pimpinan kita yang selalu membantu kita di titik kemenangan dan Pak Wapres adalah orang pertama yang menelepon saya pada saat kita menang,” ungkapnya.

Menlu menambahkan, ada 25 (dua puluh lima) Calon Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI yang akan ditempatkan baik di wilayah Asia, Eropa, Amerika, Afrika, 1 calon Konsul Jenderal RI yang akan ditempatkan di Los Angeles, dan 2 (dua) calon Deputi Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dalam rangka keanggotan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB.

Hadir mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Guntur Iman Ne anto, dan Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi. (ABIM/SK, KIP-Setwapres)