/Wapres Minta Percepatan Pembangunan Huntara dan Huntap

Wapres Minta Percepatan Pembangunan Huntara dan Huntap

Palu, Sulawesi Tengah, ABIM (31/1/2019) —Bencana alam gempabumi dan tsunami di Sulawesi Tengah yang terjadi pada 28 September lalu, telah menyisakan kerusakan dan korbanjiwa yang tidak sedikit. Berdasarkan sumber data dari kabupaten/kota Sulawesi Tengah per 25 Januari 2019, setidaknya telah menelan 4.340 korban jiwa total dari wilayah Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong. Masih pada sumber data yang sama tercatat 172.635 pengungsi yang tersebar dalam 400 titik di empat wilayah tersebut.

Untuk ke empat kalinya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres) memimpin rapat koordinasi penanganan dan penyelesaian kerusakan akibat bencana gempabumi dan tsunami Sulawesi Tengah 2018 yang sudah memasuki empat bulan sejak kejadian itu. Dalam rapat kali ini, Wapres mengintruksikan kepada pemerintah daerah dan aparat setempat agar fokus pada percepatan penanganan penyelesaian pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan masalah relokasi dan pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

 

Sementara itu, data kondisi rumah masyarakat menurut informasi dari kabupaten/kota Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa terdapat 40.085 rumah rusak ringan, 26.122 rusak sedang dan 29.771 rusak berat serta 4.050 hilang sehingga di butuhkan 1.711 unit Huntara.

“Pemerintah Kabupaten dan Kota harus aktif dalam melakukan pendataan korban,” tegas Wapres di Kantor Gubernur sore harinya.
Pendataan dan verifikasi baik korban maupun kerusakan, merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan kebutuhan anggaran dan relokasi korban ke huntara atau huntap.

“Kerusakan layanan publik/umum, sekolah, masjid, jalan harus selesai dikerjakan. Kemudian perumahan yang tidak rusak berat tidak perlu direlokasi dan minggu depan akan diberikan stimulannya. Kalau yang relokasi segera bulan ini dan mulai pembangunan baru baik pemerintah maupun swasta,” seru Wapres.

 

Dalam rapat, Wapres pun menargetkan pembangunan relokasi Huntap harus selesai selam dua tahun.

“Semuanya akan selesai dalam waktu 2 tahun, khususnya relokasi. Kalau tidak perlu relokasi minggu depan diberikan dana stimulannya,” pintanya.

Soal relokasi, Wapres mengingatkan agar mengacu kepada batas wilayah yang telah disepakati bersama baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat sekitar wilayah dan bukan merupakan zona merah.
“Rumah yang direlokasi adalah yang berada di zona merah, sedangkan yang tidak berada di zona merah mendapatkan dana stimulan,” tegasnya lagi.
Selain itu Wapres juga menegaskan kembali bahwa dana stimulan di berikan kepada masyarakat untuk perbaikan rumah rusak berat, sedang dan ringan masing-masing memperoleh 50 juta untuk rumah dengan katagori rusak berat, 25 juta untuk yang rusak ringan dan 10 juta untuk yang rusak ringan, sedangkan yang meninggal dapat santunan 15 juta rupiah.

“Kalau rumah rusak berat 50 juta, rusak sedang 20 juta, kalau rusak ringan 10 juta. Seluruh Indonesia begitu, kita tidak mengganti tapi membantu. Kalau yang meninggal diberikan santunan 15 juta,” terangnya.
Sebelumnya Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulteng telah melakukan pematokan sebanyak 48 buah, untuk memetakan wilayah relokasi di Kelurahan Duyu. Lokasi lainnya yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur antara lain yaitu Kelurahan Tondo, Talise, Desa Pombewe dan Olobojo yang saat ini masih dalam proses penetapan batas wilayah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan bahwa dana stimulan, masih dalam proses administrasi di kementerian keuangan untuk siap di gelontorkan.

“Saat ini dana stimulan yang bersumber dari Dana Siap Pakai BNPB, untuk perbaikan rumah dan santunan ahli waris, kondisinya masih dalam proses administrasi di Kementerian Keuangan,” ujarnya

Seibanya di Palu, Wapres menuju Huntara Gawalise di Kelurahan Duyu, Kota Palu untuk melakukan peninjauan Huntara yang telah di huni masyarakat.
Setibanya di Huntara Gawalise, Wapres mendapatkan penjelasan dari Longki dan Satgas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai kondisi dan kendala yang masih dihadapi di wilayah Huntara.

Dalam peninjauan ini, Wapres tak lupa menyapa dan berdialog dengan perwakilan masyarakat yang telah menempati sejak 15 Januari 2019 lalu.
Sebagai tambahan informasi, Huntara yang dibangun oleh Kementerian PUPR ini, memiliki kapasitas 16 unit, yang masing-masing unitnya terdiri dari 12 bilik, dengan 1 bilik dapat dihuni oleh 1 kepala keluarga (KK).
Selesai peninjauan Huntara Gawalise, Wapres beranjak ke Kelurahan Duyu, Kota Palu, lokasi rencana akan di bangun Huntap dengan luas tanah sekitar 41,65 hektar.

Sebelumnya Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulteng telah melakukan pematokan sebanyak 48 buah, untuk memetakan wilayah relokasi di Kelurahan Duyu. Lokasi lainnya yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur antara lain yaitu Kelurahan Tondo, Talise, Desa Pombewe dan Olobojo yang saat ini masih dalam proses penetapan batas wilayah.

Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Rudy Suhendar, Kepala Pusat Seismologi Teknik BMKG Bambang S. Prayitno dan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM Kasbani dan Gubernur Sulawesi Tengah Longky Djanggola.

Sementara staf yang mendampingi Wapres dalam kunjungan Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, pejabat terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, BNPB dan BMKG. (ABIM/KH/RN/KIP-Setwapres)