/Wapres Jusuf Kalla Sambut Baik Kerjasama yang Prospektif dan Inovatif dengan UNHCR

Wapres Jusuf Kalla Sambut Baik Kerjasama yang Prospektif dan Inovatif dengan UNHCR

Jenewa, Swiss, ABIM (16/5/2019)—Saat bertemu dengan Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi di Kantor UNHCR, Rue de Montbrillant 94, 1201 Jenewa pada Kamis, 16 Mei 2019, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyampaikan penghargaan tertinggi atas dukungan UNHCR selama penanganan bencana alam di Sulawesi Tengah pada tahun 2018.

“Saya yakin Anda telah bekerjasama dengan baik dengan Menteri Luar Negeri kami. Saya juga merasa bahwa perwakilan Anda di Jakarta memiliki kemitraan yang luar biasa dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” ujarnya mengawali pembicaraan.

Lebih jauh Wapres mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menghargai kerja dan mandat UNHCR dalam membantu para pengungsi di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara.

“Meskipun status kami sebagai negara non-blok pada Konvensi 1951, Indonesia saat ini adalah negara transit untuk lebih dari 14.000 orang yang cukup menjadi perhatian, termasuk 8.600 pengungsi,” terangnya.

Karena itu, Wapres menekankan bahwa di sini ada semacam kebutuhan mendesak untuk proses perpindahan tempat tinggal dan pemulangan pengungsi secara sukarela di Indonesia.

“Indonesia menyambut baik kerjasama prospektif dan inovatif lebih lanjut dengan UNHCR,” ucapnya.

Wapres menjelaskan terutama untuk menemukan cara guna mempercepat proses perpindahan tempat tinggal dan repatriasi sukarela ke negara ketiga bagi para pengungsi di Indonesia.

“Ini akan berfungsi sebagai solusi jangka panjang bagi para pengungsi di Indonesia dan akan memberi mereka kepastian atas kehidupan mereka di masa depan,” tuturnya.

Soal masalah pengungsi di Kawasan, kata Wapres, Pemerintah Indonesia sangat mementingkan dan juga memerhatikan perkembangan krisis kemanusiaan di dunia dan di Asia Tenggara.

Menurutnya perpindahan paksa yang berkepanjangan terjadi sebagai akibat dari situasi kemanusiaan yang baru dan juga berkepanjangan.

“Diperlukan komitmen yang lebih nyata dari negara-negara yang berpihak pada Konvensi 1951 dalam melaksanakan mandat mereka,” tandasnya.

Sementara masalah Myanmar, Wapres menuturkan bahwa Indonesia menghargai komitmen dan dukungan UNHCR dalam mengelola situasi kemanusiaan di Myanmar dan Bangladesh. Namun, lanjutnya, Indonesia sangat prihatin dengan kemajuan yang lambat terkait dengan proses repatriasi.

“Indonesia berkomitmen untuk terus mengedepankan perdamaian dan diplomasi kemanusiaan, antara lain melalui dialog dengan Myanmar dan Bangladesh,” tegasnya.

Dalam hal ini, ungkap Wapres, Indonesia berpandangan bahwa pendekatan ke Myanmar dan Bangladesh tidak boleh gagal untuk mengatasi beberapa prinsip diantaranya menghormati kedaulatan negara terkait, mengedepankan dialog konstruktif dengan memahami konteks dan tantangan yang dihadapi oleh negara terkait, serta keterlibatan dan perjanjian penuh dengan negara-negara terkait dalam setiap dukungan internasional.

“Pemerintah dan rakyat Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung upaya mengatasi situasi kemanusiaan di Myanmar dan Bangladesh,” ujarnya.

Dalam pertemuan, Wapres juga menyampaikan bahwa Indonesia juga memberikan perhatian khusus pada situasi kemanusiaan di Afghanistan dan Suriah. Terkait hal ini, Indonesia secara konsisten mendukung penuh upaya penanganan situasi kemanusiaan secara komprehensif.

Pada kesempatan tersebut, Filippo Grandi menjelaskan kondisi aktual terkait Rakhine State dan kemungkinan dorongan masyarakat internasional, termasuk melalui pembentukan suatu kerangka regional membahas situasi di Rakhine State.

Tampak mendampingi dalam pertemuan di Kantor UNHCR yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Hamid Awaluddin, dan Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto. (ABIM/RN/KIP-Setwapres).