Makassar, Sulawesi Selatan, ABIM (11/7/2020) – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menegaskan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel memberikan perhatian yang besar terhadap penyelesaian Perkeretaapian Jalur Makassar-Parepare.
Hal itu diungkapkan Gubernur Sulsel saat mengikutin video conference (vicon) terkait Perkeretaapian Jalur Makassar-Parepare,yang dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi. Jumat, 10 Juli 2020.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengaku, Pemprov Sulsel siap memfasilitasi apapun permasalahan yang ada dalam rangka percepatan penyelesaian pembebasan lahan jalur kereta api Makassar-Parepare.
“Kami dipemprov sulsel terus memfasilitasi apapun permasalahan yang ada dalam rangka percepatan penyelesaian pembebasan lahan jalur kereta api Makassar-Parepare sehingga cepat terwujud dan masyarakat dapat merasakan mamfaatnya dan memicu munculnya pertumbuhan ekonomi,”ungkapnya.
Ia menjelaskan permasalahan lahan diKabupaten Pangkep telah dilakukan musyawarah dan terkait yang keberatan langsung dilakukan konsinyasi.
“Pembebasan lahan dikabupaten pangkep yang sempat menjadi masalah,telah dilakukan musyawarah dan yang keberatan langsung dilakukan konsinyasi dan diserahkan ke pengadilan,”jelasnya.
Lebih lanjut Nurdin mengaku,Melalui kerjasama yang baik dengan berbagai pihak maka semua akan mampu diatasi.
“Saya meyakini kalau kita duduk bersama termasuk Elman (lembaga pembiayaan), saya kira bisa cepat. Kanwil Pertanahan ini, Pak Bambang saya kira kerjanya cepat dan Pak Kajati juga demikian,” sebut Nurdin Abdullah.
Gubernur s\Sulsel menambahkan Pemprov Sulsel telah mengeluarkan perpanjangan penetapan lokasi melalui keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1633/VII/Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020 Tentang Pembaruan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare Tahap III.
“Pemprov Sulsel telah mengeluarkan perpanjangan penetapan lokasi melalui keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1633/VII/Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020 Tentang Pembaruan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare,”tambahnya.
Diketahui progress pendanaan lahan dengan alokasi Rp 1,150 triliun, tagihan Rp 129,63 miliar dan realisasi Rp 81,91 miliar.
Realisasi pembayaran dengan jumlah 494 bidang, dengan jumlah bidang di Kabupaten Barru 135 bidang, Pangkep 279 bidang dan Maros 80 bidang dengan nilai nominal Rp 81,9 miliar.
Selain itu, juga sudah terbit persetujuan dan menunggu jadwal pembayaran dengan jumlah 94 bidang dengan nilai Rp 11,15 miliar, serta pada progres permohonan pembayaran sebanyak 343 bidang tanah.
Sementara itu Mentri perhubungan Budi Karya menyebutkan Gubernur sulsel sangat intensif memberikan perhatian untuk menyelesaikan persoalan perkeretaapian ini.
“Untuk Pak Gubernur memang extra ordinary. Dua kali kunjungan saya ke sana beliau selalu hadir, bahkan hadir juga di kantor saya. Belum pernah ada satu gubernur yang sangat intensif dalam project ini,” ucapnya.(ABIM)
