Makassar, ABIM (21/10/2020) – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof.Nurdin Abdullah menghadiri dan membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 di Hotel Claro Makassar, Selasa (20 Oktober 2020).
Dalam sambutannya Gubernur Sulsel menegaskan Pemerintah Provinsi Sulsel terus melakukan berbagai program yang lebih efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Nurdin Abdullah mengatakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibelitas terus dilakukan dengan membuka daerah terisolir serta memperkuat interkoneksivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
“Jadi kita meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka daerah terisolir, memperkuat interkoneksivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta lainnya,” ungkapnya
Ia menyebutkan Sulsel memiliki lebih dari 300 pulau yang tersebar diseluruh wilayah yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dan belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kegiatan pembangunan akses jalan daerah terisolir, penyediaan fasilitas sarana air bersih khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di pulau, termasuk menjamin ketersediaan sumber daya energy listrik di pulau-pulau akan segera dilakukan, termasuk memamksimalkan potensi yang dimiliki baik dari sektor perikanan sendiri maupun sektor pariwisata,” sebutnya.
Ia juga mengaku mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif diantaranya dilakukan dengan melakukan pembangunan rest area.
“Memperkuat dukungan sarana prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, diarahkan antara lain melalui kegiatan pembangunan rest area yang tahun ini ada selesai 2 rest area dan tahun depan ditarget 3 rest area selesai,” ucapnya.
Lebih jauh Ia mengatakan beberapa program strategis nasional, diantaranya Program Kereta Api terus dilakukan percepatan dan New Port sudah dilakukan direct call.
“Pembangunan kereta api terus digenjot dengan mempercepat pembebasan lahan serta new port sudah dilakukan direct call yang menjadi suplemen percepatan pemulihan ekonomi serta untuk yang perlu mendapat perhatian kedepannya yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar untuk pengembangan infrastruktur pendukung bidang pariwisata,” pungkasnya.
Mantan Bupati Bantaeng menambahkan reformasi birokrasi terus dilakukan dengan memangkas prosedur ekspor.
“Dalam bidang reformasi birokrasi, kami sudah melakukan berbagai pemangkasan prosedur ekspor,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Sulsel, Junaedi mengatakan musrenbang ini bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dalam memajukan Sulsel.
“Kegiatan ini bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan perubahan RPJMD,” ungkapnya.
Ia menjelaskan musrenbang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 akan dilaksanakan melalui dialog dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan.
“Dalam kegiatan ini akan diisi beberapa pembicara dari berbagai kementrian serta dialog bersama serta dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik hari ini,” jelasnya.
Junaedi menambahkan Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 telah melalui beberapa kegiatan lainnya.
“Penyusunan RPJMD ini telah melalui tahapan lainnya diantaranya, pelaksanaan acara Orientasi Penyusunan Perubahan RPJMD Serta Renstra OPD yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 September 2020 yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tanggal 02-03 September 2020 diikuti oleh 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan serta Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan juga pada tanggal 11 September lalu,” tutupnya.(ABIM)
