/Presiden Jokowi : Perhutanan Sosial Bukan Hanya Memberikan Izin kepada Masyarakat, Namun Harus Diikuti Dengan Program Pendampingan Lanjutan

Presiden Jokowi : Perhutanan Sosial Bukan Hanya Memberikan Izin kepada Masyarakat, Namun Harus Diikuti Dengan Program Pendampingan Lanjutan

Bogor, Jawa Barat, ABIM (3/11/2020) – Program perhutanan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah selama enam tahun. Dari target 12,7 juta hektare perhutanan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah, hingga September 2020 sebanyak 4,2 juta hektare telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.

Saat memberikan arahan dalam rapat terbatas yang membahas topik tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya bisa menyelesaikan target perhutanan sosial tersebut. Rapat tersebut digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 3 November 2020.

“Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan,” ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya urusan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat. Hal yang lebih penting dari itu, kata Presiden, adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola SK yang telah diberikan.

“Yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bioenergy, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan,” jelasnya.

Kepala Negara mengingatkan agar pendampingan tersebut harus terintegrasi, dimulai setelah SK diberikan, penyiapan sarana dan prasarana produksi, hingga pelatihan-pelatihan. Presiden meyakini, jika hal tersebut dilakukan, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) akan berkembang dengan baik.

“Tapi memang sekali lagi, kita harus bekerja fokus di sisi ini dan saya harapkan tahun ini, tahun depan, betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain,” tandasnya.

Tampak hadir dalam rapat tersebut: Wakil Presiden KH.Maruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Sekeretaris Negara Pratikno, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Meteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly , Menteri PPN/Kepala Bappenas Soharso Monoarfah, Menteri Sosial Juliari Batubara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Dirut Perhutani. (ABIM)