Jakarta,ABIM (25/11/2020) – Kecepatan dan ketepatan harus tetap menjadi karakter kebijakan-kebijakan pemerintah meski berhadapan dengan tantangan pandemi. Untuk itu, dalam APBN tahun 2021 mendatang, pemerintah telah menentukan empat fokus kebijakan. Keempatnya ialah penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, pada Rabu, 25 November 2020.
“Kita tahu semuanya dan sudah merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk kita lalui. Di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian,” ujarnya mengawali sambutan.
Fokus kebijakan pertama yang ditempuh pemerintah ialah pada penanganan kesehatan yang utamanya menitikberatkan pada vaksinasi Covid-19.
“Anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan,” kata Presiden.
Selain melakukan penanganan kesehatan akibat pandemi, pemerintah juga tetap akan berfokus pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang rentan dan kurang mampu.
Dalam hal pemulihan ekonomi, pemerintah akan memberi dukungan yang lebih besar bagi perkembangan dunia usaha, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Adapun fokus yang keempat yakni membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain sebagainya.
“Dalam APBN tahun 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun. Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp1.032 triliun. Untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun,” Presiden menjelaskan.
Alokasi belanja tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan prioritas pembangunan di berbagai bidang.
“Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun, dan seterusnya,” ucap Presiden.
Manfaatkan APBN dan APBD dengan Cermat untuk Gerakkan Perekonomian
Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional di saat lesunya perekonomian akibat pandemi. Oleh karena itu, APBN 2021 harus segera direalisasikan dan menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi.
“Saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan,” ujar Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, pada Rabu, 25 November 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa bantuan sosial yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun mendatang juga harus kembali diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun 2021 mendatang. Dengan kecepatan bantuan yang diberikan, Presiden berharap agar belanja dan konsumsi masyarakat dapat meningkat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di lapisan bawah.
Menurutnya, dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi.
“Lakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.
Selain itu, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Tugas utama jajaran pemerintah ialah membantu dan memecahkan masalah yang terdapat di masyarakat.
“Tentu saja sekali lagi kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” tandasnya.
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Wakil Presiden KH.Maruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo,Menteri Sosial Jualiari Batubara, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kepala Sekertariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Kepala Sekertariat Wakil Presiden Muhammad Umar.
Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Ristek Bambang Brojonegoro, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, dan Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoli.
Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh Gubernur Se-Indonesia yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, , Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke X, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Plt Gubernur Sulawesi Utara , Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Plt Gubernur Kalimantan Utara , Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat, Gubernur Maluku Murad Ismail, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Riau Syamsuar, Plt Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, dan Plt Gubernur Kepulauan Riau.(ABIM/BPMI Setpres)
