Makassar, Sulawesi Selatan, ABIM (30/1/2021) – Gubernur Sulsel, Prof. Nurdin Abdullah, meyakini segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus membawa manfaat bagi masyarakat. Sehingga, harus ada riset dan landasan ilmiah yang mendukung agar kebijakan yang dibuat dapat terukur.
Demikian juga dengan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Karena kemajemukan Indonesia sangat rentang dengan potensi konflik. Oleh karena itu, setiap kebudayaan dan masyarakat tentu punya versi dan cara sendiri dalam resolusi konflik sesuai dengan karakternya masing-masing.
“Kami di Sulsel menjadikan dialog sebagai sebuah tradisi dijalin dalam bentuk komunikasi baik dalam bentuk formal dan informal bagi seluruh pemangku kepentingan dan mencari tahu akar konflik masalah adalah kunci utama menyelesaikan konflik,” kata Nurdin Abdullah pada Peluncuran Puslitbang Perdamaian, Konflik dan Demokrasi Universitas Hasanuddin, Sabtu, 30 Januari 2021. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 yang juga merupakan juru runding konflik dan perdamaian, HM Jusuf Kalla.
“Pusat studi ini sangat strategis dalam membuat kebijakan dan kajian-kajian dan memberikan solusi konflik. Dan meningkatkan kualitas demokrasi khususnya di Sulawesi Selatan,” sebut Nurdin Abdullah.
Ia menekankan, pengalaman sebagai bangsa sudah cukup dengan berbagai konflik yang telah memberikan berbagai pelajaran penting. Pendekatan dengan kekerasan selalu melahirkan kekerasan lanjutan. Konflik juga jangan sekali-kali direspon dengan lambat atau salah dalam mengambil keputusan.
“Karena akan berpengaruh pada situasi politik dan keamanan secara nasional serta mengakibatkan jatuhnya korban jiwa,” ujarnya.
Bangsa Indonesia memiliki sosok panutan dari Sulsel dalam menyelesaikan berbagai konflik. Bukan hanya tingkat nasional atau bilateral tetapi sampai pada tingkat Internasional.
“Jadi bagaimana Bapak Yusuf Kalla menyelesaikan konflik dan menjalankan misi perdamaian di Poso, Maluku, Aceh, Papua, Thailand, Afganistan dan berbagai daerah lain,” ucapnya.
Oleh karena itu, kehadiran Puslitbang Perdamaian, Konflik dan Demokrasi Universitas Hasanuddin ini diharap dapat memberikan analisis terhadap cara-cara Jusuf Kalla menyelesaikan konflik dan membantu pemerintah dalam mencegah dan menemukan solusi jika konflik itu terjadi.
Selain itu, dibawah kepemimpinannya, selain menjalin dialog dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Juga membuka ruang kepada masyarakat untuk menjalin komunikasi dengan membangun Bangun Baruga Lounge untuk menirama tamu dan berdialog. Serta memiliki sistem aplikasi Baruga Lapor untuk masyarakat memasukan laporan dan keluhan atas kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Ia juga memberikan apresiasi kepada dua penulis buku yang bukunya diluncurkan, yakni “Damai di Bumi Sawerigading” oleh Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. (Rektor Universitas Hasanuddin, Dosen Sosiologi Fisipol Unhas) dan buku “Hadir untuk Perdamaian dari Poso ke Afghanistan” oleh dr. Farid Husain, Sp.B.KBD (juru runding konflik, dosen fakultas kedokteran Unhas)
“Peluncuran buku merupakan sumbangsih yang nyata bagi dunia pendidikan dan menjadi referensi yang sangat bermanfaat. Semoga dengan peluncuran buku dapat memacu akademisi Unhas lainnya agar terus produktif dalam menuangkan konsep pekirannya dalam sebuah buku,” harapnya.
Hadir sebagai pembahas M. Najib Azca, Ph.D (Ketua Pusat Studi Keamanan & Perdamaian Universitas Gadjah Mada) dan Novri Susan, Ph.D (Tim Juru Bicara Presiden/Dosen Fisipol Universitas Airlangga). (ABIM)
