/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Bantuan untuk Lombok Cair Rp985,8 Miliar dan Akan Bertambah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Bantuan untuk Lombok Cair Rp985,8 Miliar dan Akan Bertambah

Lombok, Nusa Tenggara Barat, ABIM (26/8/2018) – Kemenkeu-Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan masa darurat bencana gempa di Lombok yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp557,7 miliar dan Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Kamis (23/08) dalam kunjungannya ke Lombok untuk menengok para korban.

“Kami sudah memproses untuk BNPB sebesar Rp1,2 triliun termasuk pencairan untuk bantuan pembangunan kembali rumah. Pertama 5000 dikali 50 juta per rumah rusak. 5000 kedua sedang diproses,” ungkap Menkeu.

Sebelumnya, Menkeu telah mengunjungi salah satu desa wilayah bencana gempa. Melihat kondisi secara langsung, ia mengatakan para korban tidak bisa menunggu sampai rumahnya dibangun kembali. Oleh karena itu, perlu dibuatkan tempat sementara yang layak dan juga untuk anak-anak sekolah.

“Saya mendapat titipan dari salah satu anak yang hampir menangis. Ia ingin sekolah lagi karena sekolahnya rusak. Jadi, kita harus memikirkan bagaimana anak-anak ini mendapatkan aktivitas belajar mengajar,” tambahnya.

Tidak kalah penting, Menkeu menuturkan perlu penanganan untuk mengurangi dan menyembuhkan shock para korban. Menkeu menyebutkan, melihat kondisi pemulihan yang diperkirakan akan berlangsung sampai tahun depan, Pemerintah telah mencadangkan dana sebesar Rp 1 Triliun yang bisa digunakan dari awal tahun 2019.

“Untuk keseluruhan dana anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi kita akan bahas dengan dewan. Penetapannya di UU APBN 2019,” jelas Menkeu.

Terakhir, terkait para Wajib Pajak yang usahanya terkena dampak bencana, Menkeu menjelaskan bahwa DJP tidak akan mengenakan sanksi atas pembayaran yang tertunda. Begitu pula dengan kebijakan perbankan. Apabila kreditur usahanya terkena dampak dan tidak mampu membayarkan cicilan, maka dapat juga diberikan keringanan.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan kebijakan ini berlaku selama masa darurat gempa ditambah dua bulan setelah Pemerintah Daerah menyatakan masa darurat bencana telah berakhir.

Menkeu Apresiasi Para Pegawai Kemenkeu yang Terkena Gempa Lombok

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak hanya memberikan perhatian kepada masyarakat tetapi juga kepada keluarga besar Kemenkeu yang bertugas di wilayah Lombok dalam rangkaian acara kunjungan peduli bencana gempa di Lombok, Kamis (23/08).

“Saya sangat-sangat menghargai dan sangat sangat terharu. Semua jajaran Kementerian Keuangan dalam suasana darurat masih berusaha melaksanakan tugas secara committed dan luar biasa. Saya sangat sangat bangga,” demikian sampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan di wilayah Lombok dan sekitarnya di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara.

Menkeu yang didampingi oleh beberapa pejabat eselon satu Kemenkeu meninjau kondisi kantor vertikal Kemenkeu yaitu Kantor Pengawasan dan Pengelolaan Bea Cukai (KPPBC) Mataram, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Timur. Keempat unit tersebut mengalami kerusakan yang berbeda-beda tetapi semua tetap siap melayani masyarakat dengan mendirikan tenda-tenda darurat untuk memberikan pelayanan.

Dari hasil pantauan, KPP Mataram Timur mengalami kerusakan yang paling parah. Gedung kantor tidak dapat dipergunakan sehingga para pegawai tidak hanya membangun ruangan darurat untuk pelayanan, tetapi juga membangun ruang kerja di halaman perkantoran.

“Itu sangat bagus sekali inisiatifnya untuk membangun ruangan kerja. Tapi saya mohon diperhatikan sekali mengenai aliran listriknya. Harap tetap hati-hati dan dijaga,” ucapnya kepada Dirjen Pajak yang turut mendampingi dalam kunjungan tersebut.

Berdasarkan laporan Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 100 pegawai yang rumahnya terkena dampak bencana gempa ini.

Menkeu menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kemenkeu telah mengumpulkan sejumlah dana bantuan cash yang dapat digunakan segera untuk pemulihan kondisi rumah dan kebutuhan logistik kantor lainnya.

Menutup sambutannya, Menkeu berpesan walaupun sama-sama mengalami dampak bencana, namun ia percaya seluruh pegawai memiliki mental yang kuat dan diharapkan dapat terus mendukung masyarakat agar Nusa Tenggara dapat segera bangkit kembali.

“Ini masa-masa yang sangat berat tapi saya yakin jajaran kemenkeu memiliki mental, ketabahan, dan komitmen yang luar biasa. Saya yakin kita bisa melewati waktu yang tidak mudah ini bersama-sama. Semoga kita semua segera mendapatkan suatu jalan yang mudah dan baik untuk membangun kembali Nusa Tenggara Barat, Lombok khususnya, dan masyarakat seluruhnya,” tutupnya. (ABIM)