Bandung, Jawa Barat, ABIM (21/3/2019) – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya perbaruan ( up-dating ) data dalam penyaluran bantuan sosial.
Data yang aktif diperbarui dan kredibel sangat membantu dalam ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada target yang ditentukan. Dalam kaitan ini, Mensos memuji Kabupaten Bandung yang termasuk aktif memperbarui data.
“Kita semua tahu, kita semua paham bahwa up dating data bisa dikatakan segalanya dalam penyaluran bantuan sosial. Saya mendapat informasi Kabupaten Bandung salah satu daerah yang terbaik dalam up dating data kemiskinan,” kata Mensos dalam kegiatan Sosialisasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu.
Mensos menyatakan, data yang terbarui dengan baik akan membuat data itu kredibel dan oleh karenanya memperkecil peluang terjadinya penyimpangan.
“Karena sejak awal memang sudah baik. Apalagi sekarang (indeks bantuan) PKH sudah non-flat. Sehingga tidak bisa dibikin-bikin. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada bapak kepala desa, bapak camat, dan bapak Bupati Bandung yang telah bekerja sama dengan baik,” kata Mensos.
Mensos juga mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada SDM PKH, SDM BPNT, secara khusus yang berada di Kabuaten Bandung, yang sudah memberikan kontribusi pada usaha percepatan pengurangan kemiskinan.
Kepada KPM yang hadir, Mensos mengingatkan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2018, angka kemiskinan di Indonesia sudah berhasil ditekan dan dalam saat bersamaan pemerintah juga memperbaiki angka gini ratio.
“Untuk ibu-ibu ketahui, menurunkan angka kemiskinan membutuhkan usaha yang sangat besar dan tantangan yang sangat berat. Apalagi dibarengi dengan penurunan angka gini ratio. Ada jaman ada rezim yang bisa menurunkan angka kemiskinan tetapi tidak bisa menurunkan gini ratio. Alhamdulillah Presiden Jokowi berhasil menurunkan dua-duanya,” kata Mensos.
Mensos lantas mempersilakan salah satu pendamping KPM PKH bernama Prima Digita yang bertugas di Kecamatan Rancaekek untuk naik ke atas pangggung. Mensos meminta Prima menebak berapa prosentase kemiskinan dan angka gini rasio berdasarkan survey BPS September 2018.
Sempat berpikir agak lama, namun setelah Mensos memberikan alternatif jawaban, Prima bisa menebak dengan baik. Yakni, prosentase kemiskinan dan angka gini rasio berdasarkan survey BPS September 2018 sebesar 9,66 persen, dan gini ratio sebesar 3,834.
Kemudian Mensos menyampaikan kepada ibu-ibu KPM PKH ada salam dari Presiden Joko Widodo. “Saya diajak beliau kunjungan kerja ke Kalimantan Utara, kemudian saya sampaikan’Bapak saya sudah ada janji dengan ibu-ibu di Kabupaten Bandung’. Presiden menyatakan lebih penting bertemu dengan ibu-ibu,” katanya.
Menurut Mensos, Presiden Joko Widodo sangat sayang kepada ibu-ibu dengan perhatiannya sangat tinggi. Tahun lalu, kata Mensos, anggaran bantuan sosial sudah mencapai Rp19 triliun. “Angka ini sangat besar untuk ukuran bansos. Namun tahun 2019, beliau masih menambah lagi menjadi Rp34.4 triliun,” kata Mensos.
Di lain pihak Mensos minta didoakan, karena sedang mempersiapkan konsep kebijakan kenaikan bantuan pangan dan sembako murah dengan nilai lebih dari Rp110.000 (nilai bansos pangan setiap bulan) – sesuai arahan Presiden.
“Kami di Kementerian Sosial sedang mempersiapkan konsep bantuan sembako murah. Mudah-mudahan pada tahun 2020 bisa naikkan bantuan sembako murah di atas Rp110.000 untuk mengurangi beban belanja ibu-ibu. Mohon didoakan ya bu,” katanya.
Mensos mengingatkan, kebijakan kenaikan anggaran harus mendapat persetujuan DPR RI. “Bantuan yang kami salurkan kepada ibu-ibu harus dapat persetujuan DPR, dalam hal ini Kang Acep (Ace Hasan Syadzily) salah satu pimpinan Komisi VIII. Kalau ada kerja sama yang baik dengan DPR, makia program-program bantuan sosial juga akan berjalan baik,” kata Mensos.
Di bagian lain, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat melaporkan kepada Mensos, bahwa penyaluran bantuan sosial PKH penyalurannya telah disesuaikan dengan arahan Presiden yang semula setiap Februari menjadi Januari. Dimana tahap kedua akan disalurkan pada bulan April, beberapa pekan lagi.
Harry juga melaporkan, tentang realisasi penyaluran bansos PKH yang sudah mencapai 99.99 persen.
“Kami juga laporkan dampak PKH terhadap peningkatan pendapatan perkapita sampai 10 persen, meningkatkan konsumsi makan berprotein sampai dengan 8 persen, mengurangi stunting sampai 27 persen, dan meningkatkan partisipasi sekolah sampai dengan 98 persen,” kata Harry.
Kemudian untuk KPM PKH yang graduasi, menurut Harry, sudah mecapai 6,2 persen atau 621.788 KPM dan tahun 2019 akhir ia berharap KPM graduasi bisa mencapai 8 persen.
Harry juga menyampaikan, untuk BPNT realisasi penyaluran mencapai 81,23 untuk tahap pertama, dan 70 persen untuk tahap kedua. “Tingkat kepuasan penerima mencapai 95 persen dari sisi kualitas layanan, ketepatan penyaluran dan ketepatan jumlah,” katanya.
Jumlah bantuan sosial untuk Jawa Barat, menurut Harry, tidak kurang dari Rp2,1 triliun. “Jawa Barat termasuk tiga besar dari nilai bantuan dari seluruh wilayah di Indonesia. Adapun untuk Kabupaten Bandung baik PKH dan BPNT sebesar Rp133,1 miliar,” kata Harry.(ABIM)
