Jakarta, ABIM (15/9/2020) – Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk terlebih dahulu melihat secara luas mengenai data sebaran pandemi Covid-19 dalam merespons penambahan kasus Covid-19 yang terdeteksi. Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai “Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 14 September 2020.
“Pertama, perlu saya ingatkan kembali bahwa keputusan-keputusan dalam merespons penambahan kasus di provinsi, kabupaten, maupun kota, saya minta semuanya selalu melihat data sebaran,” kata Presiden.
Di samping itu, Presiden juga menyampaikan agar pemerintah daerah menerapkan strategi intervensi berbasis lokal dan strategi pembatasan berskala lokal, baik di tingkat RT/RW maupun di tingkat desa atau kampung. Penerapan strategi tersebut diyakini akan membuat penanganan menjadi lebih detail dan lebih fokus.
“Karena dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten dan kota, tidak semuanya berada dalam posisi merah semuanya yang 20 itu, sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisir. Di sebuah kota atau di sebuah kabupaten pun sama, tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan juga mengalami hal yang sama merah semuanya, ada yang hijau, ada yang kuning. Itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda,” paparnya.
“Oleh karena itu, strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan. Baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas,” imbuhnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden mengimbau agar pemerintah daerah tidak terburu-buru dalam menutup sebuah wilayah, kota, maupun kabupaten. Menurutnya, jika pemerintah bekerja berbasiskan data, maka langkah-langkah intervensi tersebut akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan.
“Sekali lagi, manajemen penanganan klaster-klaster transmisi lokal ini yang perlu ditingkatkan terutama di 8 provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak 2 bulan yang lalu saya sampaikan,” lanjutnya.
Dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah juga harus terus bekerja keras untuk meningkatkan angka kesembuhan. Per 13 September 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia mencapai 25,02 persen, sedikit lebih tinggi daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 24,78 persen.
“Kemudian juga jumlah kasus sembuh sebanyak 155.010 kasus dengan recovery rate 71 persen. Ini rata-rata kesembuhan di Indonesia 71 persen ini juga sedikit lebih rendah dari rata-rata kesembuhan dunia. Saya kira kita terus mengejar rata-rata kesembuhan global, rata-rata kesembuhan dunia,” jelasnya.
Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Pasien Covid-19
Pemerintah terus mempersiapkan tempat-tempat isolasi bagi pasien Covid-19, baik yang tanpa gejala maupun yang memiliki gejala ringan. Salah satu tempat yang masih siap yaitu Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai “Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 14 September 2020.
“Kita lihat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini masih kosong untuk bisa menampung 2.581 (pasien). Ini masih mempunyai ruang, ini untuk yang gejala ringan. Ini 858 di tower 6 dan 1.723 di tower 7. Kemudian untuk flat isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran juga masih tersedia kapasitas 4.863 (pasien), ini di tower 4 dan tower 5,” kata Presiden.
Selain di Wisma Atlet Kemayoran, pemerintah juga menyiapkan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) di berbagai wilayah seperti di Ciloto yang telah menampung 653 orang. Selain itu juga disiapkan Bapelkes di Batam, Semarang, dan Makassar.
Di samping itu, pusat-pusat karantina untuk pasien dengan gejala ringan juga terus disiapkan agar pasien tidak melakukan isolasi mandiri. Hal ini penting untuk dilakukan guna mencegah potensi penularan kepada keluarga.
“Kita telah bekerja sama dengan hotel bintang 1, bintang 2 untuk menjadi fasilitas karantina. Ini tolong juga disampaikan ada 15 hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta dengan kapasitas 3.000 (pasien). Ini kita telah bekerja sama dengan grup-grup hotel yang ada,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga meminta agar tempat tidur dan ruang perawatan intensif atau ICU di rumah sakit rujukan untuk pasien bergejala berat terus dipastikan ketersediaannya. Secara khusus, Presiden meminta Menteri Kesehatan untuk segera melakukan audit dan koreksi mengenai protokol keamanan di rumah sakit.
“Saya minta ini agar Menteri Kesehatan segera melakukan audit dan koreksi mengenai protokol keamanan untuk tenaga kesehatan dan pasien di seluruh rumah sakit, sehingga rumah sakit betul-betul menjadi tempat yang aman dan tidak menjadi klaster penyebaran Covid,” ujarnya.
Presiden juga meminta agar ketimpangan kapasitas testing antardaerah terus diperkecil. Misalnya, di DKI Jakarta kapasitas testing sudah mencapai 324 ribu, namun di Jawa Timur masih 184 ribu, di Jawa Tengah 162 ribu, di Jawa Barat 144 ribu, dan di provinsi-provinsi lain masih di bawah 100 ribu.
“Jangan sampai ada yang sudah terlalu tinggi, tetapi ada provinsi-provinsi yang lain yang masih jauh di bawahnya,” katanya.
Sebagai sebuah negara kepulauan, Presiden memandang bahwa penanganan Covid-19 tidak bisa dibandingkan dengan negara lain yang bukan kepulauan. Untuk itu, pemahaman mengenai penyebaran Covid-19 sangat penting dalam menangani pandemi ini.
“Saya juga minta ini kepada Menteri Kesehatan dan komite, satgas, untuk fokus dalam penanganan ini sehingga hasilnya setiap minggu bisa kelihatan angka-angkanya,” ujarnya.
Di penghujung arahannya, Presiden meminta agar penegakan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan terus ditingkatkan, terutama memakai masker dan menjaga jarak. Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk mempercepat seluruh program insentif yang bersifat cash transfer guna mengungkit ekonomi nasional di kuartal ketiga.
“Terakhir, terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, kita masih punya waktu sampai akhir September dalam meningkatkan daya ungkit ekonomi kita, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga di kuartal ketiga ini. Oleh sebab itu, saya minta seluruh program insentif yang sifatnya cash transfer agar benar-benar diperhatikan, dipercepat,” tandasnya.(ABIM/BPMI Setpres)
