Jakarta, ABIM (26/12/2021) – Dalam rangka mencapai target investasi sebesar Rp1.200 triliun di tahun 2022, Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah menyiapkan strategi ampuh. Strategi yang dimaksud adalah dengan mengawal proses penanaman modal oleh investor secara end-to-end. Angka ini naik sebesar 33,3% dibandingkan dengan target investasi pada 2021 sebesar Rp900 triliun. Target tersebut ditujukan sebagai salah satu upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen di tahun 2022.
“Kami punya target realisasi di RPJM 2022, di 2022 di dalam RPJM itu Rp968 triliun, Bapak Presiden memerintahkan kami untuk harus mencapai Rp1.200 triliun. Rp1.200 triliun sebagai salah satu syarat bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional kita di atas 5 persen,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam Economic Outlook Prospek Investasi 2022 (Selasa, 23 November 2021).
“Memang ini bukan pekerjaan yang gampang karena harus naik kurang lebih sekitar 20 sampai 33 persen dan ini harus dilakukan kerja yang luar biasa masif. Tapi saya punya keyakinan dengan pengalaman 2021, dan target 2022 dengan 1 kombinasi sektor-sektor hilirisasi Maka inshaAllah akan tercapai,” ujarnya.
Bahlil juga mengatakan, realisasi investasi tahun ini telah menembus 73,3 persen dari target dimana investasi paling banyak terealisasikan di Jawa Barat. Namun, multiplier effect yang dihasilkan tak terlalu banyak di provinsi tersebut. Oleh karena itu, agar dapat mengejar target investasi tahun depan, Bahlil berencana akan mengawal 600 hingga 700 perusahaan yang berinvestasi pada 34 provinsi.
Adapun beberapa langkah yang telah disiapkan oleh Kementerian Investasi / BKPM antara lain sebagai berikut.
5 Langkah Untuk Memfasilitasi Investor
- Meyakinkan para investor bahwa Indonesia ramah terhadap investasi. “Kalau dulu BKPM itu hanya menampilkan promosi, sekarang kita merubah strateginya, jadi selain kita promosi dan meyakinkan para investor bahwa negara kita sudah berubah undang-undang cipta kerja udah kita lakukan dalam rangka melahirkan 4 hal,” ujarnya.
- Membantu pelayanan perizinan yang tertuang dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Single Submission (OSS) secara online. “Kalau kita urus izin di Kementerian/Lembaga di Republik Indonesia dulunya kita tidak tahu berapa lama, luar biasa persoalannya. Dengan lahirnya undang-undang Cipta Kerja yang ada, Insha Allah akan memudahkan kita semua,” ujarnya.
- Membantu financial closing.
- Memberikan layanan end-to-end kepada investor sampai realisasi investasi.
- Membantu investor sampai tahap produksi. “Kita akan bantu juga, negara akan hadir untuk membantu proses financial closing kalau itu dibutuhkan. Lalu kita bantu lagi sampai dengan eksekusi konstruksi di lapangan kalau ada yang ganggu tanahnya nggak jelas, ada persoalan apa gitu kita bantu sampai dia berproduksi secara end-to-end,” urainya.
Bahlil Lahadalia optimis target realisasi investasi Rp1.200 triliun tahun depan bisa tercapai. Menurut beliau, untuk menggenjot target investasi tersebut perlu dilakukan transformasi ekonomi serta memetakan wilayah yang berpotensi mendongkrak investasi.
Apalagi saat ini pihaknya sudah mengawal ratusan perusahaan yang telah menyatakan minat investasinya di 2022. Ditambah lagi, kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah sudah lebih baik dalam melayani investor yang akan menanamkan modal dibandingkan sebelumnya.
Baginya, DPMPTSP daerah sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya setelah mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK). Bahlil pun meminta Menteri Keuangan agar DAK bisa ditambah lagi. Tahun ini DAK bagi DPMPTSP mencapai Rp260 triliun. Angka ini telah meningkat sebanyak Rp33 triliun dari tahun sebelumnya.
“Waktu saya masuk pertama di pemerintah, investasi kita yang mangkrak Rp708 triliun. Ini yang sudah masuk tapi tidak terselesaikan karena tiga masalah”, kata Bahlil dalam webinar (Rabu, 29 September 2021).
Hambatan Terealisasinya Investasi Dalam Negeri
Ketiga masalah yang menghambat realisasi investasi antara lain aturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, ego sektoral antara kementerian/Lembaga, dan persoalan tanah. Adapula hal – hal non teknis yang juga menghambat realisasi investasi di Indonesia. Bahkan Bahlil mengatakan, persoalan ini tidak bisa dideteksi namun pada kenyataannya ada dan membuat investasi sulit terealisasi.
“Persoalan-persoalan yang tidak bisa dideteksi secara rasionalitas, teoritis, ekonomi tapi faktanya ada. Dalam bahasa saya yaitu seperti hantu. Dapat dirasakan tapi enggak bisa dipegang,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, salah satu masalah yang menghambat investasi terjadi di PT Lotte Chemical Indonesia yang berdiri di atas lahan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Padahal investasi dari Lotte ini rencananya mencapai USD 4 miliar.
“Begitu masuk, kami kerjakan satu bulan selesai. Dan sekarang investasi USD 4 miliar itu sudah masuk konstruksi di Lotte Rp60 triliun lebih dan kemarin baru selesai finalisasi,” pungkas dia.(ABIM)
