Jakarta, ABIM (5/5/2024) – Penyelenggaraan World Water Forum ke-10 diharapkan dapat
menciptakan peluang investasi untuk pembangunan infrastruktur air.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti menuturkan untuk mencapai target akses air minum yang aman, adil dan terjangkau pada tahun 2030 dibutuhkan investasi pada pipa air minum.
Sementara itu, perkembangan investasi pada pipa air minum baru sekitar 26%, 20,6% untuk meningkatkan investasinya menjadi 30%, dana yang harus dikeluarkan mencapai
Rp 123 triliun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru bisa mengakomodir 37% dari kebutuhan pendanaan infrastruktur air.maka dari itu, investasi harus didorong sebagai sumber modal.
“ World Water Forum ke-10 akan dihadiri banyak negara, forum ini seharusnya bisamenarik investasi baru pada infrastruktur air,” ujar Nani.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan
Pemerintah Indonesia menawarkan sejumlah proyek strategis terkait air senilai 9,6 miliar AS atau Rp 154 triliun dalam gelaran World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali pada 18-25 Mei 2024.
Daftar proyek tersebut saat ini sedang diseleksi dan dikumpulkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
“ Ini sudah menggabungkan banyak usulan, angka nilainya 9,6 miliar dolar AS berupa proyek, apakah itu berupa proyek yang sudah berjalan atau proyek baru yang pendanaannya sudah ada di situ,” ujar dia dalam Rapat Koordinasi Persiapan World
Water Forum ke-10 pada 20 April 2024.
Tema besar yang diambil dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10 adalah “Water for Shared Prosperity”.Tema ini sejalan dengan komitmen global untuk mencari solusi peningkatan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim yang tidak pasti.
Selain itu terdapat subtema Sustainable Water Financing yang akan membahas lebih lanjut soal mekanisme pembiayaan air minum berkelanjutan yang tidak hanya bersumber dari pemerintah tetapi juga badan usaha.(ABIM)
