Bogor, Jawa Barat, ABIM (1/9/2020) – Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi.
Saat memberikan pengarahan kepada para gubernur dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 1 September 2020, Presiden Joko Widodo meminta agar anggaran belanja daerah untuk segera digunakan untuk pergerakan ekonomi di daerah-daerah.
“Saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk bupati dan wali kota agar APBD kabupaten dan kota terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos ini betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah,” ujarnya.
Data yang diterima Presiden, hingga 27 Agustus 2020 lalu, rata-rata nasional untuk realisasi belanja APBD provinsi masih berada di angka 44,74 persen. Sementara untuk realisasi di tingkat kabupaten dan kota juga baru mencapai 48,8 persen.
Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk mencermati hal tersebut. Sebab, realisasi anggaran pemerintah daerah amat dibutuhkan untuk beredarnya uang di daerah dan realisasi terhadap bantuan sosial yang diterima masyarakat daerah.
“Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti. Semua provinsi, kabupaten, dan kota kelihatan semua angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal atau belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi,” tandasnya.
Rapat terbatas mengenai pengarahan Presiden Jokowi kepada 34 Gubernur se Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 beserta pemulihan ekonomi nasional yang digelar melalui konferensi video dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta 34 Gubernur se Indonesia yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke X, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat, Gubernur Maluku Murad Ismail, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Jambi Fachrori Umar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, dan Gubernur Kepulauan Riau Isdianto.(ABIM/BPMI Setpres)
