Prof.Dr.Anas Anwar Makkatutu
Dosen FEB-Unhas
Perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang akan berlaku pada 2026 seringkali dilihat hanya sebagai persoalan tarif. Padahal, di balik angka-angka bea masuk tersebut tersimpan pertaruhan strategis yang jauh lebih besar. Dalam konteks persaingan geopolitik AS-China dan gelombang proteksionisme global, kerja sama ini sejaknya adalah ujian kedaulatan ekonomi Indonesia apakah kita mampu menjadi mitra setara atau sekadar pengikut aturan yang ditetapkan negara adidaya.
Di tengah gejolak proteksionisme global dan persaingan strategis AS dengan China, Perjanjian tarif dagang baru yang akan berlaku pada 2026 dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) bukan sekadar kebijakan teknis, atau sekedar perubahan angka bea masuk, melainkan ujian nyata bagi ketahanan hubungan ekonomi kedua negara, dengan AS di bawah bayang-bayang persaingan dengan China, berusaha memperkuat proteksionisme industrinya, sementara Indonesia ingin memaksimalkan ekspor sekaligus melindungi industri domestik. Dengan memangkas potensi bea masuk AS dari 32% menjadi 19%, dengan 1.819 produk (seperK sawit, kopi, elektronik) mendapatkan akses tarif 0%. Indonesia berkomitmen menghapus hambatan tarif >99% untuk produk AS, memicu diskusi mengenai keseimbangan keuntungan jangka Panjang, kesepakatan ini bisa menjadi batu loncatan atau justru batu sandungan sangat tergantung seberapa siap Indonesia menghadapinya.
Keseimbangan Kepentingan, AS dikenal sebagai pasar ekspor terbesar kedua bagi Indonesia setelah China, dengan komoditas utama seperK teksKl, produk kelapa sawit, nikel, dan ikan. Namun, AS juga kerap menggunakan hambatan non-tarif (seperK isu lingkungan dan hak buruh) untuk melindungi industrinya. Jika tarif 2026 Kdak disertai fleksibilitas, Indonesia bisa terjepit antara tuntutan pasar AS dan kebutuhan domesKk.
Bagi Indonesia, perjanjian ini harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat daya saing, bukan sekadar mencari keuntungan jangka pendek. Jika pemerintah dan pelaku usaha Kdak sigap meningkatkan kualitas produk, serKfikasi, dan efisiensi produksi, maka pembukaan pasar hanya akan menguntungkan AS. Industri dalam negeri bisa kalah bersaing dengan banjirnya produk-produk AS yang lebih murah dan berkualitas tinggi, mulai dari produk pertanian hingga teknologi.
Selain itu, diplomasi ekonomi Indonesia harus lebih agresif dalam merespons potensi ketidakseimbangan. Negara-negara seperi Vietnam dan Malaysia telah membuktikan bahwa
negosiasi yang cerdas dapat menghasilkan perjanjian yang lebih adil. Indonesia perlu memaksakan bahwa kerja sama ini tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga melindungi kepentingan industri strategis, UMKM, dan ketahanan pangan nasional.
Ketergantungan vs. Kemandirian, Indonesia sedang gencar mendorong hilirisasi, terutama di sektor
nikel, untuk naik kelas dari eksporKr bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah. Namun, AS
mungkin melihat ini sebagai ancaman bagi industri otomoKf dan baterainya. Jika tarif baru justru
membatasi ekspor produk olahan Indonesia, maka cita-cita industrialisasi bisa terhambat. Di sisi lain,
AS mungkin menawarkan insenKf jika Indonesia bersedia mengurangi kerja sama dengan China di
bidang teknologi atau energi. Ini adalah ujian diplomasi: bisakah Indonesia menjaga kemandirian
tanpa kehilangan pasar?
Dampak Domestik, Tarif 2026 bukan hanya soal angka, tetapi juga dampaknya pada UMKM dan
industri dalam negeri. Jika tarif impor AS terlalu tinggi, eksportir kecil bisa gulung tikar. Sebaliknya,
jika Indonesia terlalu terbuka, produk AS seperti susu, kedelai, atau otomotif bisa membanjiri pasar
lokal. Pemerintah perlu memperkuat daya saing industri domestik sembari memastikan kesepakatan ini tidak mengorbankan kepentingan rakyat.
Tarif 2026 merupakan awal dari pertarungan ekonomi yang lebih kompleks. Indonesia memiliki dua pilihan: Pasrah mengikut kemauan AS, dengan risiko kehilangan kedaulatan industri dan tergantung pada pasar yang fluktuatif.Bermain cerdik dengan strategi jangka panjang, seperK: Memperkuatdiplomasi ekonomi untuk menekan AS mengurangi hambatan non-tarif. Mendorong industrialisasi berbasis inovasi, bukan hanya bahan mentah. Melindungi pasar domestik tanpa menutup diri dari perdagangan global. Jika Indonesia mampu melewaK ujian ini, tarif 2026 bisa menjadi batu loncatan menuju kemandirian ekonomi. Jika tidak, kita hanya akan menjadi penonton dalam percaturan dagang AS.
Pada akhirnya, perjanjian dagang dengan AS bukan sekadar tentang tarif, melainkan tentang
bagaimana Indonesia memposisikan diri di panggung perdagangan global. Apakah kita akan menjadi pemain yang mandiri dan berdaulat, atau terjebak dalam ketergantungan baru? Jawabannya terletak pada kesiapan kita menghadapi kompleksitas hubungan dagang yang jauh melampaui sekadar persoalan bea masuk.
Yang pasti, nyali Indonesia sedang diuji dan dunia sedang menunggu jawabannya.
(ABIM)
