Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, ABIM (16/8/2026) — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri rapat koordinasi penanganan darurat pascagempa bumi Magnitudo 7,7 yang melanda kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8/2026). Rapat koordinasi dilaksanakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terkoordinasi.
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno , Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Sunaryanto , Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii , Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus , serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima Kodam IX/Udayana (Pangdam Udayana) Mayjen TNI Piek Budyakto, Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Telkom Dian Siswarini, dan Direktur Pertamina Simon Aloysius Mantiri
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Kepala daerah yang wilayahnya terdampak gempa turut hadir dalam rakor ini.
Pertemuan membahas perkembangan kondisi di lapangan sekaligus langkah percepatan penanganan kebutuhan masyarakat terdampak gempa.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody menyampaikan perkembangan penanganan yang dilakukan Kementerian PU melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di NTT. Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang terdampak telah diperiksa, sementara penanganan pada titik-titik yang masih mengalami gangguan terus dikoordinasikan agar akses masyarakat dapat segera kembali normal.
“Pagi tadi kami sudah cek kondisi di lapangan. Untuk beberapa titik sudah mulai tertangani, tetapi masih ada yang perlu kami selesaikan. Ada satu jembatan yang masih harus ditangani dan kami terus berpacu agar bisa segera ditangani,”kata Menteri Dody.
Menteri Dody telah menginstruksikan jajaran UPT di lapangan untuk melakukan penanganan pada ruas-ruas jalan yang terdampak. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan akses yang dibutuhkan untuk mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi bantuan dan pelayanan kedaruratan.
“Kami sudah koordinasikan dengan teman-teman balai (UPT) untuk bergerak ke titik-titik yang membutuhkan penanganan. Kalau ada kebutuhan tambahan, kami siap membantu dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain,” katanya.
Selain penanganan konektivitas, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga menyiapkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyediaan sarana air bersih dan peralatan pendukung yang dimobilisasi ke lokasi yang membutuhkan.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan berupa 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) telah tersedia. Sebanyak dua unit telah berada di lokasi, sementara satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo yang dapat dilanjutkan pemanfaatannya untuk mendukung penanganan bencana gempa.
Selain MTA, dukungan juga mencakup 16 unit hidran umum (HU). Sebanyak 8 unit merupakan dukungan yang tersedia untuk kebutuhan penanganan saat ini, sedangkan 8 unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo.
“Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani,” ujar Menteri Dody.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari langkah cepat Kementerian PU dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Mobil tangki air dan hidran umum disiapkan untuk mendukung distribusi air, terutama pada wilayah yang mengalami gangguan terhadap akses atau layanan air bersih akibat gempa.
Menteri Dody menegaskan, penanganan bencana membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Karena itu, Kementerian PU terus melakukan koordinasi untuk memastikan dukungan infrastruktur dasar diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU melalui UPT di NTT akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi infrastruktur terdampak serta mempercepat penanganan pada titik yang mengganggu konektivitas. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan akses masyarakat, distribusi bantuan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dapat berjalan selama masa tanggap darurat pascagempa Flores. (ABIM)
