Jakarta, ABIM (8/8/2018) – Wakil Presiden ( Wapres) Jusuf Kalla menerima Menteri Komunikasi dan

Infornatika Rudiantara dan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Kantor Wapres, Jl. Merdeka

Utara Jakarta, Rabu, 8/8.

Dalam pertemuannya, Wapres selaku Ketua Umum DMI menerima laporan Rudiantara selaku salah

satu Ketua DMI tentang rencana pembangunan Kantor DMI yang terletak di jalan Matraman Jakarta

Pusat dan penyusunan buku petunjuk tentang Bangunan Masjid.

“Bangunannya agar jangan terlalu mewah dan lebih bersifat green building,” pesan Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta agar diperhatikan sarana parkir dan kenyamanan lingkungan

sekitarnya.

Untuk buku petunjuk Masjid, Wapres juga menyoroti tentang pentingnya standar sarana sound system

masjid.

“Karena 80 persen aktivitas di masjid dilakukan dengan mendengar. Jadi sound system -nya harus baik,”

ucapnya.

Sebelumnya Rudiantara memaparkan rencana bangunan dan memohon Wapres untuk berkenan

meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan.

“Kita akan membangun kantor Dewan Masjid. Di Indonesia ini masjid itu ada 250 ribu dan musholah

kurang lebih sekitar 550 ribu. Jadi paling besar di dunia,” terangnya.

Menurut Rudiantra hanya ada 2 negara yang masjidnya tidak diurus oleh negara, dalam tanda kutip

ada beberapa yang takmirnya digaji oleh Pemda karena secara umum tidak diurus oleh Pemerintah,

yaitu Indonesia dan Pakistan.

“Nah ini kita akan membangun kantor Dewan Masjid, karena selama ini kantornya nebeng di Istiqlal

terus pindah ke jalan Borobudur, seperti nomaden,” tuturnya.

Rudiantara menambahkan bahwa lahannya disiapkan oleh Pemerintah yang letaknya di jalan

Matraman Jakarta Pusat dan bangunan tersebut, kata Rudiantara, akan selesai sekitar 13 bulan setelah

groundbreaking.

“Jadi kami tinggal membangun, insya Allah groundbreaking bulan ini dan selesainya dalam kurun waktu

kurang lebih 13 bulanan,” jelasnya.

Hadir mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut di antaranya Kepala Sekretariat Wapres

Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan

Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Otonomi Daerah dan Kemiskinan

Syahrul Udjud dan Staf Khusus Wapres Bidang Informasi dan Komunikasi Husain Abdullah. (ABIM/RN/KIP Setwapres).