Jakarta, ABIM(9/8/2018) – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin rapat Komite Pengarah
Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Kantor Wapres Jl. Merdeka Utara No.15, Jakarta, Kamis, 9/8.
Pada kesempatan tersebut, Wapres meminta laporan dari beberapa peserta rapat, diantaranya adalah
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Asman Abnur,
mengenai perkembangan program Reformasi Birokrasi hingga saat ini.
“Hari ini kita akan mendengarkan laporan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, yang akan
disampaikan Menteri PAN dan RB, Pak Asman Abnur, terkait perkembangan reformasi birokrasi,
seperti rencana rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru untuk 2018, serta anggaran yang
dibutuhkan, tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya,” ujarnya sambil
mempersilahkan Menpan dan RB Asman Abnur untuk mempresentasikan paparannya.
Memenuhi arahan Wapres, Menpan dan RB Asman memaparkan perkembangan sejumlah langkah
program yang telah dan akan dicapai Pemerintah, meliputi beberapa poin penting yang dibagi dalam
empat hal, yaitu 1) mengenai Peningkatan Efektivitas dan E siensi Birokrasi, 2) Mewujudkan
Kelembagaan Pemerintahan yang Efektif dan E sien, 3) Pembangunan Smart ASN dalam rangka
mewujudkan World Class Government , dan 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Di awal laporannya Asman menjelaskan bahwa de nisi Nilai Reformasi Birokrasi, yaitu merupakan
tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti-korupsi yang ditandai
dengan pelaksanaan anggaran secara efektif dan e sien, serta kualitas pelayanan publik yang
diberikan kepada masyarakat semakin baik.
Diungkapkan Asman, bahwa disisa waktu Pemerintahan yang efektif tinggal satu tahun tersebut,
langkah strategis yang perlu dilakukan adalah dengan melaksanakan audit terhadap
kementerian/lembaga terkait pengelolaan keuangan serta laporan kinerjanya yang telah dicapai, serta
masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi instansi/lembaga.
Di samping itu mengenai perkembangan sistem pensiun yang baru, rekrutmen ASN, konsep diklat ASN
yang baru menjadi ASN Corporate University , penempatan ASN dari lulusan ikatan dinas yang
berorientasi pada NKRI, sehingga penempatannya tidak kembali ke daerah asalnya, penempatan ASN
yang juga berorientasi pada potensi daerah, serta perlunya mengundang pimpinan daerah yang telah
memenangkan penghargaan internasional public service forum (IPSF).
Melanjutkan pembahasan, sejumlah hal yang dilaporkan oleh peserta rapat, kemudian dicatat oleh
Menpan dan RB sebagai bahan masukan lebih lanjut, diantaranya adalah tanggapan dari Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengusulkan penghilangan pendapatan pegawai yang berasal
dari honorarium, sementara Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani
melaporkan tentang mengenai sistem penilaian pegawai yang perlu pembaharuan agar lebih lojig.
Menutup rapat, Menko Wiranto memberikan kesimpulan bahwa apa yang disampai oleh Menpan dan
RB serta beberapa peserta rapat lainnya tersebut merupakan bagian dari upaya penerapan dan
pengembangan reformasi birokrasi yang baik, untuk sekarang dan yang akan datang,” pungkas
Wiranto.
Hadir dalam rapat antara lain yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menko Bidang Perekonomian Darmin
Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Bidang
Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menkumham Yasonna Laoly, Menkeu Sri Mulyani, Menpan RB
Asman Abnur, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala BPKP Ardan Adipradana, dan Kepala
Lembaga Administrasi Negara serta sejumlah pejabat pemerintahan lainnya.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Setwapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Pemerintahan Guntur Iman Nefianto, Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi. (ABIM/SY/RN/KIP Setwapres).
