Semarang, Jawa Tengah, ABIM (30/6/2030) – Ancaman pandemi virus korona atau Covid-19 di Indonesia masih belum berakhir, ditandai dengan kondisi yang masih berubah-ubah dan dinamis. Di sisi kesehatan, diperlukan upaya bersama untuk menjaga agar jangan sampai muncul gelombang kedua. Namun demikian, yang dihadapi sekarang ini bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait penanganan Covid-19 di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Selasa, 30 Juni 2020. Acara ini juga dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah melalui video konferensi.
“Saya titip yang kita hadapi ini adalah bukan hanya urusan krisis kesehatan, tapi juga masalah ekonomi, krisis ekonomi. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang namanya demand terganggu, suplai terganggu, produksi terganggu. Pada kuartal yang pertama kita masih tumbuh, keadaan normal kita di atas 5 (persen), tapi kuartal pertama kita masih bisa tumbuh 2,97 (persen). Tetapi di kuartal kedua kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di posisi minus pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Untuk itu, Presiden mewanti-wanti jajaran pemerintahan di daerah supaya berhati-hati dalam mengelola pandemi sehingga urusan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Presiden meminta agar daerah tidak membuka ekonomi tanpa ada sebuah kendali yang baik di bidang kesehatannya.
“Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya bagus, tapi Covid-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan. Covid-nya terkendali, tetapi ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Namun, Kepala Negara menyadari bahwa hal tersebut bukanlah perkara mudah dan dialami oleh semua negara di dunia. Menurut Presiden, dari data yang diterimanya, ekonomi global pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi dan tumbuh negatif.
“Oleh sebab itu, kalau kita bisa mengatur, mengelola gas dan rem antara Covid, antara kesehatan dan ekonomi, inilah yang kita harapkan. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi jajaran Forkompinda, TNI, Polri, seluruh gugus tugas agar betul-betul menjaga agar itu bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
Presiden Minta Daerah Tak Paksakan Adaptasi Kebiasaan Baru tanpa Perhatikan Data Sains
Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah tidak memaksakan penerapan adaptasi kebiasaan baru tanpa melalui tahapan-tahapan yang benar. Presiden juga meminta agar dalam membuat kebijakan, data-data sains dan saran-saran dari para ilmuwan dipakai sebagai salah satu pertimbangan agar kebijakan tersebut tepat sasaran.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait penanganan Covid-19 di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Selasa, 30 Juni 2020.
“Jangan sampai kita berani membuka masuk ke new normal, tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan,” tegas Presiden.
Sejumlah tahapan yang harus disiapkan tersebut antara lain pertama penyiapan prakondisi. Setelah prakondisi dilakukan, maka yang perlu diperhatikan adalah waktu penerapan dengan mempertimbangkan data-data sains seperti indikator angka penambahan kasus atau Rt dan R0.
“Timing-nya harus tepat. Jangan sampai Rt-nya masih tinggi di atas 1, R0-nya masih tinggi, kita sudah berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data sains yang jelas,” imbuhnya.
Selain itu, daerah juga perlu menentukan sektor mana yang akan diprioritaskan untuk dibuka sehingga tidak semua sektor dibuka secara bersamaan. Kepala Negara juga mengimbau agar proses tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan, silakan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan, silakan. Tetapi juga mungkin masih dibatasi, kalau kapasitas biasanya 1.000 ya 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi yang semuanya harus berjalan dengan baik,” paparnya.
Langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, apakah setiap hari, setiap minggu, atau setiap dua minggu. Presiden juga meminta kepala daerah agar berani mengambil keputusan jika kondisi di lapangan berubah.
“Kalau prioritas sudah ditentukan, kita jangan lupa untuk setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau memang keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani memutuskan seperti itu. Tidak bisa lagi kita, sekali lagi, memutuskan sebuah kebijakan tanpa dilihat yang namanya data sains dan masukan dari para pakar,” tandasnya.
Presiden Ingin Strategi Penanganan Pandemi dalam Lingkup Lokal Diterapkan
Presiden Joko Widodo meminta agar strategi intervensi yang berbasis lokal diterapkan dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini. Menurut Presiden, strategi tersebut lebih efektif daripada melakukan karantina atau isolasi di tingkat kabupaten atau kota.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait penanganan Covid-19 di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Selasa, 30 Juni 2020.
“Strategi intervensi yang berbasis lokal, jadi mengarantina, mengisolasi RT, mengisolasi RW, mengisolasi kampung atau desa itu lebih efektif daripada kita mengarantina kota atau kabupaten. Ini lebih efektif. Jadi strategi ini agar kita pakai bersama-sama sehingga kita harapkan terjadi penurunan di Rt maupun di R0,” kata Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga berpesan kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang mengikuti acara tersebut agar segera mengeluarkan anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan. Menurut Presiden, hal tersebut berkaitan dengan peredaran uang di masyarakat.
Selain anggaran di bidang kesehatan, Presiden juga meminta agar belanja bantuan sosial (bansos) juga segera dikeluarkan. Hal ini penting agar jaring pengaman sosial atau social safety net bagi masyarakat terpenuhi, terutama mereka yang terkena dampak dari Covid ini.
“Ketiga, yang berkaitan dengan stimulus ekonomi terutama untuk usaha mikro, usaha kecil, ini betul-betul juga provinsi, kabupaten, dan kota juga harus melihat lapangannya. Anggaran untuk ini juga siapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi menyiapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkan. Ini berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada yang tercecer. Tiga hal ini segera keluarkan dari APBD kita sekali lagi agar peredaran uang di masyarakat semakin besar,” jelasnya.
Tak hanya di daerah, sebelumnya Presiden juga telah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga agar segera mengeluarkan belanja-belanja yang ada. Kepala Negara berujar, dirinya bahkan memantau langsung soal anggaran tersebut sehingga mengetahui betul berapa yang sudah terserap.
“Kalau masih rendah, saya telepon langsung saya tegur menterinya atau kepala lembaganya. Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering atau semakin sedikit. Harus terus belanja-belanja itu kita dorong agar peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak,” paparnya.
Di penghujung arahannya, Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di Provinsi Jawa Tengah yang telah bekerja keras dalam menangani Covid-19. Ia berharap, pandemi Covid-19 bisa segera berakhir dan ekonomi bisa tumbuh kembali.
“Saya sangat terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran di Provinsi Jawa Tengah dan saya akan melihat, kita harapkan dalam bulan depan Juli betul-betul kita semuanya bekerja keras sehingga Jawa Tengah turun dan Covid betul-betul bisa hilang dan insyaallah ekonomi kita bisa merangkak kepada sebuah pertumbuhan yang normal kembali,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden saat meninjau Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah antara lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.(ABIM/BPMI Setpres)
