Balikpapan, Kalimantan Timur, ABIM (14/3/2022) – Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait penanganan Covid-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut disampaikannya pada Pengarahan Presiden RI kepada para Gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu, 13 Maret 2022.
Terkait penanganan Covid-19, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing.
“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” ucap Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah. “Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” kata Presiden.
Presiden juga menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para Gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.
“Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” ujar Presiden.
Saat ini menurut Presiden, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara kita.
“Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” ujar Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini.
“Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ungkap Presiden.
Presiden menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ucap Presiden.
Tampak hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
Hadir juga Gubernur Se Indonesia yaitu Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Maluku Murad Ismail, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran diwakili Wakil Gubernur Edy Pratowo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie diwakili Wakil Gubernur Idris Rahim , Gubernur Banten Wahidin Halim diwakili Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy , Gubernur Bali I Wayan Koster diwakili Wakil Gubernur Bali Oka Artha, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rahman Djohan diwakili Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah ,Gubernur Papua Lukas Enambe diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Y. Derek Hagemu
Enam Gubernur Berhalangan Hadir Karna Alasan Izin Kesehatan
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan enam gubernur tak menghadiri secara langsung prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin, karena alasan kesehatan. “Semua alasan izin karena kesehatannya,” kata Heru
Enam Gubernur yang tidak hadir di kegiatan IKN karna alasan izin kesehatan yaitu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Papua Lukas Enambe, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rahman Djohan (ABIM/BPMI Setpres)
