Jakarta, ABIM (25/11/2024) – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan tiga program utama Kemendag pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI. Ketiga program tersebut adalah Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Raker berlangsung pada Rabu, (20/11) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Kemendag telah menyusun tiga program utama, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan UMKM BISA ekspor,”jelas Mendag Budi.

Mendag Budi memaparkan sejumlah kegiatan dalamProgram Pengamanan Pasar Dalam Negeri. Salah satunya, yaitu stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting). Sebagai implementasi jangka pendek, hal ini dijalankan melalui upaya memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, Mendag Budi menjelaskan, pengamanan pasar dalam negeri dalamupaya menjaga stabilitas tiga komoditas barang kebutuhan pokok (bapok) di bawah kewenangan Kemendag, yaitu minyak goreng, tepung terigu, dan ikan.

“Kemendag juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, khususnya Badan Pangan Nasional, untuk pemantauan beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging sapi, daging unggas, serta cabai,”ungkap Mendag Budi.

Kegiatan lainnya pada program ini adalah optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai salah satu instrumenuntuk mendukung stabilitas harga dan pasokan komoditas, serta menjaga inflasi. Selain itu, optimalisasi implementasi bursa minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) untuk membentuk referensi harga CPO.

Sementara itu, terkait Program Perluasan Pasar Ekspor, Mendag Budi menekankan upaya penyelesaian perundingan bilateral Indonesia dengan negara mitra. Ada tiga perundingan CEPA yang ditargetkan untuk segera selesai, yaitu Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership (CEPA), Indonesia-Peru CEPA,dan Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) Free Trade Agreement (FTA).

“Kami juga sedang mempercepat penyelesaian Indonesia-EU CEPA,”ujar Mendag Budi.Saat ini, terdapat 11 perjanjian bilateral, 17 perundingan yang sedang dirundingkan, 13 dalam proses penjajakan, serta 27 perjanjian lainnya yang sedang dalam implementasi dan ratifikasi. Selain itu, dari total ekspor Indonesia di Januari—Agustus 2024, sebesar 86,4 persen dihasilkan dari ekspor dengan Surat Keterangan Asal (SKA)preferensi di negara mitra FTA dan 13,51 persen dihasilkan dari ekspor dengan SKA nonpreferensi.

Mendag Budi menambahkan, hal lain yang akan dilakukan dalam program ini adalah berpartisipasi pada forum internasional seperti G20 2024 dan APEC yang baru saja dilaksanakan bersama Presiden RI, penyelesaian sengketa dagang pada WTO, peningkatan layanan sistem informasi ekspor, hingga penguatan perdagangan komoditas SRG yang berorientasi ekspor.

Program ketiga, yaitu UMKM BISA Ekspor, yangmenggunakan pendekatan berbasis sumber daya (resource-based approach) dan pendekatan berbasis pasar (market-based approach). Pendekatan berbasis sumber daya memprioritaskan pendampingan UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha.

Hal ini dicapai, antara lain, dengan pendampingan inovasi desain melalui Indonesia Design Development Center (IDDC), pendampingan eksportir UMKM baru melalui Export Coaching Program (ECP), pendampingan perluasan pasar memanfaatkan pusat ekspor, hingga memberdayakan penyuluh ekspor.

Sementara itu, pendekatan berbasis pasar meliputi pengembangan ekosistem UMKM ekspor, fasilitasi pemasaran produk UMKM, maupun peningkatan peran agregator untuk meningkatkan daya saing UMKM ekspor.

“Kami juga akan mengoptimalkan peran perwakilan perdagangan melalui fasilitasi pameran, market intelligence, maupun penjajakan bisnis intensif dengan calon pembeli dinegara tujuan ekspor,”kata Mendag Budi.

Selain program kerja dan anggaran Kemendag tahun anggaran 2025, sejumlah hal yang dibahas pada Raker yaitu terkait kinerja neraca perdagangan Indonesia, ekspor dan impor, realisasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2024, serta perkembangan Ratifikasi ASEAN-Australia-New Zealand FTA.

Terkait kinerja perdagangan, Mendag Budi memaparkan, surplus pada Oktober 2024 berhasil mempertahankan surplus neraca perdagangan Indonesia secara berturut-turut selama 54 bulan sejak Mei 2024. Sementara itu, surplus perdagangan kumulatif untuk periode Januari—Oktober 2024 mencatatkan surplus USD 24,43 miliar diiringi neraca perdagangan nonmigas yang surplus selama lima tahun terakhir.

Mendag Budi pun menyampaikan optimismenya terhadap neraca perdagangan 2024.“Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus berturut-turut selama 54 bulan sejak Mei 2020. Pada periode Januari—Oktober 2024, surplus perdagangan tercatat USD 24,43 miliar diiringi neraca perdagangan nonmigas yang konsisten surplus selama lima tahun terakhir. Hal ini membuat optimisme tercapainya target ekspor nonmigas 2024 semakin tinggi,”ujar Mendag Budi.

Dalam  Raker Mendag Budi juga menyampaikan realisasi anggaran Kemendagper 18 November 2024yaitu sebesar Rp1,62 triliun atau 78,49 persen dari total pagu yang berjumlah Rp2,06 triliun. Sementara itu, Kemendag juga telah mengefisiensi anggaran sebesar Rp69,73 miliar sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal penghematan belanja perjalanan dinas dan Automatic Adjustment.

Untuk tahun anggaran 2025 Mendag Budi menyampaikan, Kemendag telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,85 triliun. Alokasi tersebut sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-867/MK.02/2024 perihal penyampaian alokasi anggaran kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025.

Perkembangan Ratifikasi ASEAN-Australia-New Zealand FTAMendag Budi meminta dukungan dan tanggapan positif DPR RI agar pengesahan atau ratifikasi Protokol ASEAN-Australia-New Zealand FTA melalui instrumen Peraturan Presiden (Perpres). Ia menyampaikan, dari semua negara anggota perundingan yang sedang meratifikasi protokol kedua, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia dan Singapura telah menyelesaikan proses ratifikasi FTA tersebut.

Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Mendag Budi terkait program kerja Kemendag Tahun Anggaran 2025, target penyelesaian peta jalan, dan rencana pengesahan Second Protocol to Amend The Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand FTA.Komisi VI DPR dan Mendag Budi juga sepakat untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendag, serta peningkatan kinerja.(ABIM)