Jakarta, ABIM (11/12/2025) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Ditjen Dukcapil lebih agresif dalam mempercepat perekaman data kependudukan. Ia menekankan, pentingnya seluruh warga Indonesia tercatat dalam database resmi pemerintah.
“Saat ini baru 97 persen dari total penduduk Indonesia. Sehingga perlu ditingkatkan,” kata Tito dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
“Idealnya 100 persen warga negara Indonesia. Siapa pun yang tinggal di Indonesia terdata dalam server, itu targetnya,” ucapnya, tegas.
Perekaman ini penting untuk layanan publik dan administrasi pemerintah. Mendagri meminta seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota menyusun program yang mendorong percepatan pendataan lebih agresif.
Ia menekankan pendekatan jemput bola untuk menjangkau semua masyarakat. “Saya ingin agar lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” ujarnya.
Ia menekankan, kelompok sulit dijangkau menjadi prioritas utama. Menurutnya, masyarakat adat, prasejahtera, hingga tunawisma harus menjadi sasaran program percepatan perekaman data.
Menurutnya, Undang-Undang menjamin perlindungan seluruh warga, termasuk kelompok rentan. Ia juga menyoroti WNI di luar negeri yang kesulitan memperpanjang dokumen kependudukan karena harus pulang ke Indonesia.
Ia meminta layanan Dukcapil lebih mudah diakses dari luar negeri. Kerja sama dengan perwakilan RI di luar negeri dinilai penting.
“Sedih kadang-kadang kalau mereka untuk memperpanjang KTP-nya, mereka harus pulang ke Indonesia. Berapa biayanya?” ujar Mendagri.
Mendagri menekankan penguatan infrastruktur IT Dukcapil, termasuk server, storage, bandwidth, dan keamanan siber. “Tolong perkuat betul selain tata kelola adalah infrastruktur IT-nya,” tegasnya.
Ia mengingatkan, data kependudukan merupakan aset strategis negara yang harus dilindungi. “Data telah dimanfaatkan pemerintah, swasta, untuk penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” ucapnya.
Tito memerintahkan Dukcapil bergerak cepat memberikan layanan administrasi kependudukan bagi korban banjir dan longsor Sumatera. “Saya telah menginstruksikan Ditjen Dukcapil untuk segera menurunkan tim ke daerah bencana,” katanya.(ABIM)
