Jakarta, ABIM (18/10/2023) – Nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD resmi menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam deklarasi calon wakil presiden Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 18 Oktober 2023.
Profil Mahfud MD
Mohammad Mahfud MD adalah seorang akademisi, hakim, penulis, dan politisi asal Sampang, Jawa Timur. Pria berusia 66 tahun ini lahir pada 13 Mei 1957. Dia merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara, dari pasangan Mahmodin dan Siti Khadidjah. Saat ini, dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Mahfud MD pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013. Di periode yang sama, dia juga mengemban amanah sebagai Hakim Konstitusi. Sebelumnya, dia pernah menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dengan masa jabatan Agustus 2000 hingga 20 Juli 2001.
Sebagai seorang akademisi, Mahfud adalah lulusan dari Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Dia bahkan pernah menjadi pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di salah satu almamaternya, Universitas Islam Indonesia.
Selain itu, dia juga aktif sebagai seorang penulis dengan menerbitkan sejumlah jurnal dan buku tentang hukum. Untuk kehidupan pribadinya, Mahfud MD menikah dengan Zaizatun Nihajati pada 1982 dan dikaruniai tiga orang anak. Mereka adalah Mohammad Ikhwan Zein, Vina Amalia, dan Royhan Akbar.
Rekam Jejak Pendidikan Mahfud MD
Mahfud MD menghabiskan masa kecilnya di Kecamatan Waru, Pamekasan. Melansir dari laman mkri.id, surau dan madrasah diniyyah menjadi tempat Mahfud belajar agama Islam. Sejak kecil, dia menempuh dua jenis pendidikan, yakni agama dan umum. Ketika berusia tujuh tahun, dia dimasukkan ke Sekolah Dasar Negeri. Sore harinya, dia belajar di Madrasah Ibtidaiyyah. Kemudian malam sampai pagi hari, dia melanjutkan dengan belajar agama di surau.
Ketika memasuki kelas 5 SD, Mahfud kemudian dikirim orangtuanya ke pondok pesantren Somber Lagah di Desa Tagangser, Loak. Hal tersebut dilakukan Mahfud untuk mendalami agama. Sisa sekolah dasarnya pun akhirnya dilanjutkan di pesantren tersebut.
Lulus dari SD, Mahfud melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), di Pamekasan, Madura. Setelah itu, dilanjutkan lagi ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) selama tiga tahun di Yogyakarta.
Setelah lulus pendidikan SMA sederajat, Mahfud memasuki jenjang perkuliahan di dua perguruan tinggi sekaligus. Dia mengambil Jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
Ia lulus di jurusan Hukum Tata Negara UII dan tidak melanjutkan di Sastra Arab. Berbekal gelar sarjana hukum itu, ia mengawali karier sebagai dosen di kampus almamaternya UII. Sambil mengajar, ia pun melanjutkan kuliah di UGM pada studi ilmu politik dengan beasiswa penuh.
Setelah itu, Mahfud kembali mendapatkan beasiswa dari Yayasan Supersemar dan Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan studi S3. Dia menggunakan kesempatan itu untuk mendalami ilmu hukum tata negara di program doktor UGM.
Adapun rekam jejak pendidikan Mahfud Md adalah sebagai berikut:
– Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura
– SD Negeri Waru Pamekasan, Madura
– Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), SLTP 4 Tahun, Pamekasan Madura
– Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), SLTA 3 Tahun, Yogyakarta
– S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta
– S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
– Program Pascasarjana S2, Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
– Program Doktoral S3, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Perjalanan Karier Mahfud MD
Rekam jejak karier Mahfud MD dimulai ketika dia menjadi dosen di Universitas Islam Indonesia (UII). Sambil mengajar, dia melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3.
Setelah lulus dengan gelar doktor pada 1993, dia dinobatkan menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum di UII pada tahun 2000, pada usia 43 tahun. Di tahun yang sama, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendapuk Mahfud sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Kehakiman dan HAM.
Kemudian Mahfud berkegiatan di politik praktis. Ia gabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu partai dengan semangat reformasi di masa itu. Tapi, Mahfud pindah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi Anggota DPR RI saat Pemilu 2004.
Usai jadi legislator, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim konstitusi. Dia lolos seleksi dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013.
Pada 2019, Mahfud pernah nyaris menjadi cawapres mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kontestasi Pilpres saat itu. Nama Mahfud mencuat di antara nama-nama lain yang menurut survei disebut-sebut cocok mendampingi Jokowi, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Bahkan, Mahfud saat itu telah diminta untuk mengukur baju. Hal itu dilakukan karena pihak istana akan membuatkan baju yang akan dikenakan Mahfud saat deklarasi capres-cawapres nanti. Namun, keputusan itu tiba-tiba berubah pada Kamis malam, 9 Agustus 2018. Beberapa saat sebelum pengumuman cawapres, Mahfud tiba-tiba ditelepon oleh Pratikno. “Pak Mahfud, sepertinya ada perubahan. Coba bapak kembali dulu ke tempat semula,” kata Mahfud MD, saat itu.
Pada akhirnya, Jokowi mengumumkan nama Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya pada Kamis malam, 9 Agustus 2018 di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta. Duet Jokowi-Ma’ruf kemudian memenangi Pilpres mengalahkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Mahfud ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk periode 2019-2024, dan menjadi orang sipil pertama yang menjabat jabatan itu.
Berikut rekam jejak karier Mahfud MD di bidang pemerintahan:
– Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000)
– Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000–2001)
– Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004–2008)
– Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)
– Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013)
– Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018)
– Menkopolhukam (2019– sekarang)
(ABIM)
