London, Inggris, ABIM (24/6/2026) – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memimpin Delegasi RI dalam menyatakan posisi resmi pemerintah terkait tata kelola pasar keanekaragaman hayati internasional. Menjadi pembicara dalam forum tingkat tinggi “Making Nature Credits Market Work in Asia and the Pacific” pada perhelatan London Climate Action Week di London, Inggris. Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan cetak biru instrumen ekonomi lingkungan nasional yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas.
Menteri Jumhur memberikan penekanan khusus pada aspek integritas sosial, dengan mengingatkan bahwa rancangan pasar alam global tidak boleh mengabaikan mereka yang bekerja langsung di tingkat tapak.
“Izinkan saya menegaskan bahwa fondasi utama dari kredit keanekaragaman hayati yang sukses adalah pemberian manfaat yang adil dan merata bagi komunitas lokal dan masyarakat adat yang melakukan kerja keras nyata dalam konservasi di lapangan,” ujar Menteri Jumhur dalam forum internasional tersebut.
Menteri Jumhur menjelaskan bahwa langkah strategis yang dipimpin oleh KLH/BPLH ini dipersiapkan untuk menjawab tantangan tata kelola instrumen hijau global. Kehadiran delegasi RI dalam forum ini merupakan pemenuhan atas undangan khusus dari Dame Amelia Fawcett dan Sylvie Goulard, selaku Co-Chairs International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB). Bagi KLH/BPLH, ketertarikan lembaga penasihat internasional tersebut menunjukkan bahwa perkembangan instrumen ekonomi lingkungan yang tengah dibangun Indonesia dinilai solid, sehingga layak menjadi acuan penting (benchmark) bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Dame Amelia Fawcett menyatakan bahwa posisi Indonesia sangat sentral dalam arsitektur pendanaan alam global. “Apa yang tengah dilakukan oleh Indonesia memiliki dampak yang sangat krusial dan melampaui batas-batas negaranya. Langkah maju yang diambil oleh Pemerintah Indonesia bersama Satuan Tugas Kredit Keanekaragaman Hayati dalam merancang pasar berintegritas tinggi dan inklusif yang mampu memobilisasi pendanaan baru dan tambahan bagi alam serta para penjaganya, sehingga harus menjadi model yang patut dicontoh oleh negara lain, baik di tingkat regional maupun global,” ujar Amelia.
Dame Amelia Fawcett juga menambahkan bahwa signifikansi ekologis Indonesia sangat vital bagi stabilitas iklim dunia. “Terumbu karang, hutan tropis, dan hutan bakau di Indonesia menyimpan kekayaan alam yang paling tidak tergantikan di planet ini. Kredit alam dapat menjadi instrumen krusial untuk melestarikan ekosistem yang kaya tersebut. IAPB mendukung kerja penting ini sebagai Mitra Pengetahuan (Knowledge Partner) bagi Satuan Tugas Indonesia, dan kami berharap dapat terus bekerja sama secara erat dengan Indonesia menuju COP17 CBD dan seterusnya,” kata Amelia.
Sebagai negara penyedia modal alam (natural capital) utama, Indonesia melalui koordinasi KLH/BPLH mendorong agar kontribusi ekologis kawasan dinilai dengan standar yang adil dan proporsional. Saat ini, KLH/BPLH tengah merancang skema multi-kredit progresif yang tidak hanya menghitung luasan tutupan pohon, melainkan juga memberikan nilai ekonomi pada eksistensi flora dan fauna endemik. Melalui skema ini, keberhasilan perlindungan habitat satwa langka seperti harimau atau orang utan terintegrasi langsung ke dalam valuasi ekonomi pasar ekosistem.
Dalam menjalankan mandat sebagai instansi penanggung jawab utama (leading sector), KLH/BPLH mengonsolidasikan koalisi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bappenas, sektor swasta, aktivis masyarakat sipil, serta perwakilan masyarakat adat.
Sebagai wujud kepemimpinan regional, dalam forum di London ini, Menteri Jumhur menginisiasi pembentukan “Asia-Pacific Roundtable on Biodiversity Credits“. Inisiatif ini diproyeksikan sebagai wadah regional untuk menyelaraskan regulasi, berbagi keahlian teknis, dan memastikan kepentingan negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik terwakili secara seimbang dalam konstelasi pasar global.
Sebagai penutup, Menteri Jumhur menyampaikan pesan reflektif mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
“Kini saatnya bagi ekonomi kita untuk akhirnya berinvestasi kembali pada alam. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa kredit keanekaragaman hayati melampaui sekadar instrumen keuangan dan menjadi kekuatan nyata bagi kebangkitan ekologi dan kesejahteraan manusia,” pungkas Menteri Jumhur.(ABIM)
