Denpasar, Bali, ABIM (24/3/2025) – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang merupakan satuan TNI AD yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya.
Sosialisasi dan edukasi tersebut dilakukan dalam upaya mewujudkan dan menindaklanjuti penyusunan Peta Jalan (Road Map) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di hulu dan hilir yang disusun Pemerintah.
Acara bimbingan tekhnis (Bimtek) digelar oleh KLH, pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, bekerjasama dengan Kedutaan Besar Denmark di Markas Komando Daerah Militer Udayana Denpasar Senin 24 Maret 2025.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Bali menjadi salah satu provinsi selain DKI Jakarta yang menjadi prioritas akselerasi atau percepatan penanganan sampah.
Dikatakannya persoalan sampah sangat penting, apalagi di dua provinsi DKI Jakarta dan Bali. Jakarta sebagai barometer kehidupan masyarakat Indonesia di mata dunia, sementara Bali adalah jendelanya Indonesia. Industri pariwisata Bali menyumbang devisa 65% jauh di atas pariwisata nasional yang berkontribusi 24 persen.
“Dan dampak sampah ini luar biasa dan sangat krusial sehingga butuh kolaborasi semua pihak terkait untuk menuntaskan persoalan dari hulu ke hilir termasuk pihak TNI dalam hal ini kesatuan terkecil Babinsa yang nantinya turut mengedukasi masyarakat untuk bagaimana mengolah termasuk memilah sampah yang benar dari sumbernya,” ujar Hanif usai acara pembukaan Bimtek di Makodam Udayana Denpasar Senin 24 Maret 2025.
Lebih lanjut dikatakan Hanif, bahwa pihaknya bersama Gubernur Bali, Pangdam Udayana dan Danrem mencoba melakukan langkah langkah apa yang diamanatkan dalam UU no 18 tahun 2008, tentang pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya.
Dikatakannya hal ini tidak mungkin dilakukan dengan sosialisasi saja, kita harus mengetuk tiap pintu yang tahu persis wilayah dan masyarajatnya. Siapa yang ada disana salah satunya adalah Babinsa yang kita harapkan jadi contoh tauladan upaya prilaku mengurangi dan memilah sampah di sumbernya.
Melalui babinsa diharap sisi-sisi humanisme dalam rangka merangkai tugas tugasnya dikedepankan sisi humanis dalam rangka persoalan sampah ini. Tentu ketukan ketukan dari Babinsa di masyarakat akan menjadi langkah efektif sebagai langkah awal budaya pengolahan sampah dari sumbernya.
Ia juga mengatakan langkah membangun edukasi ini perlu agar memberikan bekal edukasi di masyarakat untuk selanjutkan dilakukan di tingkat provinsi yang menjadi kewenangan gubernur.
Sementara itu Gubernur I Wayan Koster mengapresiasi langkah KLH dan Presiden yang memberi atensi besar penangan sampah di Bali.
“Saya memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada Bapak Presiden yang langsung mendiskusikan penanganan sampah di Bali selain untuk mewujudkan kenyamanan pariwisata juga untuk membangun kehidupan yang sehat bagi masyarakat,” ujar Koster.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan akan melakukan beberapa skema termasuk pengolahan berbasis di desa dengan Babinsa di desa. Ia yakin dengan adanya contoh seperti ini maka percepatan penanganan sampah di Bali dari hulu ke hilir yang ditargetkan selesai dalam 2 tahun akan tercapai.
“Sudah ada contoh yang baik dan bisa dilakukan dengan efektif saya rasa bisa dipercepat jika semua pihak gencar mengupayakan mestinya dua tahun selesai di desa. Yang kedua pengolahan sampah dari industri pelaku pariwisata termasuk sekolah, komunitas, pasar swalayan, mall daln lainnya yang akan diwajibkan menyelesaikan pengolahan sampah di wilayahnya masing masing,” imbuh Koster.
Untuk itu Pemprov Bali akan mengeluarkan persyaratan perizinan jika mampu mengolah sampahnya sendiri. Jika tidak berhasil mengolah sampahnya maka akan diberikan sanksi semisal perizinan dievaluasi. “Kita akan mengumumkan pada publik bahwa tempat itu tak ramah lingkungan. Sebaliknya jika bagus makan akan diberikan incentive.”
Di tempat yang sama Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni mengapresiasi kepercayaan kementerian pusat dan daerah untuk menggandeng peran Babinsa di masyarakat untuk ikut turut serta memberi tauladan, edukasi dan sosialisasi persoalan sampah ini sebagai pengejawantahan peran TNI di masyarakat.
“Ini bukti peran kami TNI dari kementerian lembaga dan daerah yang memandang bahwa TNI ini sebagai salah satu potensi dan kami siap untuk membantu kementerian dan pemerintahan daerah dalam menangani permasalahan sampah khususnya di Bali ini. Menurut kami komitmen dan program-program sudah jelas untuk mengatasi persoalan sampah dan kami di lapangan siap membantu menggerakkan masyarakat,” ujar Pangdam Udayana didampingi Komandan Resor Militer (Danrem) 163/Wira Satya Brigadir Jendral TNI Ida Idewa Agung Hadisaputra.
Ditambahkan Pangdam juga bahwa di Bali sendiri jumlah Babinsa 854 orang tidak termasuk dari NTB dan NTB. Untuk itu Pangdam berjanji akan melibatkan seluruh Babinsa dari tiga wilayah yang berjumlah seribuan lebih.
“Kami akan libatkan juga NTT dan NTB juga karena sampah ini menjadi persoalan nasional yang harus segera diatasi. Mudah-mudahan dengan pembekalan ini ada pengetahuan dan wawasan dari Babinsa yang efektif untuk menggerakkan masyarakat untuk mengolah sampah dari sumbernya,” tandas Pangdam.
Dalam acara bimtek tersebut selain mendapat arahan dari Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Bali dan Pangdam IX Udayana, ratusan Babinsa yang hadir mendapat pengetahuan dasar pengelolaan sampah, Klasifikasi Sampah, Cara Menangani Sampah dan Rantai Nilai Limbah.
Selain itu para babinsa juga diberi wawasan Pengenalan Fasilitas Pengelolaan Sampah dan Cara Pengoperasiannya serta Cara Berkomunikasi Secara Efektif Kepada Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah.(ABIM)










