Jakarta, ABIM (4/7/2017) – “Selamat ya pak Menteri Pertanian Bpk Ir Andi Amran Sulaiman. Baru kali ini menjelang Lebaran Idul Fitri tidak ada kegaduhan harga sembako. Sip,” kata Netizen dari Lampung melalui media sosial pada Rabu (21/6) atau H-4 menjelang Idul Fitri 1 Syawal 1438 H.
Sehari kemudian pada sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka (22/6) Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi serupa kepada menteri terkait khususnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang dinilai berhasil mendukung suplai dan pengendalian harga bahan pokok dan cenderung baik selama masa menjelang Lebaran.
“Saya ingin memberikan apresiasi kepada menteri terkait, dengan pola yang sudah ada ini perlu dipertahankan dan disempurnakan lagi. Jadi menteri pertanian, menteri perdagangan dan Kapolri yang telah bekerja keras untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok,” kata Presiden Jokowi.
Apresiasi dari rakyat dan kepala negara tersebut merupakan pengakuan atas kerja keras Kementerian Pertanian RI selama tiga tahun terakhir, setelah negeri ini sekian lama terbelenggu pangan impor seperti beras, cabai, bawang merah dan jagung, tapi sejak 2016 berangsur menekan kuota impor hingga mencapai titik nol pada tahun ini.
Kabinet Kerja di bawah kendali Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam tiga tahun terakhir bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Begitu pula Kementerian Pertanian setelah berpuluh tahun kerap menerapkan kebijakan yang sifatnya ‘terlambat’ untuk memenuhi kebutuhan petani mulai dari bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian (Alsintan) yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani baik jumlah maupun spesifikasi alat.
“Mentan Amran Sulaiman mengubah kebijakan anggaran pembangunan di kementerian, rasio semula 70 berbanding 30 dibalik menjadi 30% untuk kebutuhan internal dan 70% untuk mendukung kebutuhan petani,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi melalui pernyataan tertulis kepada B2B belum lama ini.
Sebagaimana diketahui, alokasi APBN Kementan pada 2016 mencapai Rp31,51 triliun, namun karena pemotongan anggaran Rp3,88 triliun melalui APBN – Perubahan (APBN-P) berkurang menjadi Rp27,63 triliun, atau menurun 15,79% dibandingkan dengan anggaran 2015 yang mencapai Rp32,81 triliun.
“Penurunan anggaran tersebut disikapi oleh Mentan Amran Sulaiman dengan membuat terobosan melalui refocusing anggaran pada 2015 sebesar Rp4,1 triliun dan Rp4,3 triliun pada 2016,” kata Agung.
Caranya? “Dengan memangkas biaya perjalanan dinas, anggaran rapat, biaya seminar, upacara peresmian dan belanja tidak efisien lainnya, kemudian digunakan untuk belanja barang untuk memberi bantuan kepada petani berupa alat mesin pertanian (Alsintan), perbaikan infrastruktur, bantuan perbanyakan benih, dan bantuan lainnya sehingga bantuan kepada petani terus meningkat meskipun anggaran menurun,” kata Agung.
Tercatat dalam Laporan Keuangan Kementan bahwa total belanja bantuan pemerintah mencapai Rp12,08 triliun, yakni belanja barang bantuan pemerintah sebesar Rp7,11 triliun dan belanja bantuan pemerintah berupa uang senilai Rp4,96 triliun.
Agung memberi contoh, bantuan Alsintan yang umumnya setiap tahun hanya 5.000 hingga 6.000 unit, melalui refocusing anggaran meningkat signifikan hingga lebih dari 80.000 unit per tahun, maka hingga 2016 total bantuan Alsintan mencapai 288.642 unit.
Untuk mendukung pengadaan benih dan pupuk agar diterima petani tepat waktu dan sesuai kebutuhannya, Mentan Amran Sulaiman merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 172/2014 dari lelang menjadi penunjukan langsung untuk pengadaan benih dan pupuk agar diterima petani secara cepat dan tepat waktu.
“Tikus tidak pernah mengatakan tunggu dulu tender, tikus tetap saja makan padi,” kata Mentan Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan terkait latar belakang kebijakannya merevisi Perpres tersebut.
“Sistem pengadaan diubah dari yang tadinya tender kini menjadi penunjukan langsung, karena selama ini tender menjadi bancakan korupsi serta waktu banyak terbuang percuma.(ABIM)