/Sistem Inovasi Pelayanan Publik Kemenperin Dinilai Terbaik

Sistem Inovasi Pelayanan Publik Kemenperin Dinilai Terbaik

Jakarta, ABIM (21/8/2017) – Terobosan yang diterapkan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung berhasil masuk dalam jajaran TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017 yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelumnya, capaian tersebut meraih Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017 pada Mei lalu.

“Pemanfaatan teknologi informasi pelayanan publik di B4T dimulai sejak tahun 2004 seiring penggunaan Sistem Informasi Laboratorium ,” kata Kepala B4T Bandung Budi Susanto seusai bertemu dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (21/8). B4T Bandung merupkan unit litbang di bawah lingkungan Kementerian Perindustrian yang fokus pada bidang industri bahan dan barang teknik.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan,Sistem Informasi Laboratorium menjadi tonggak dimulainya transformasi sistem pelayanan yang merubah administrasi secara manual menjadi digital dengan tujuan membangun basis data yang mudah, efektif dan efisien, transparan dalam pelayanan publik B4T.

“Namun informasi dan transparansi pelayanan yang diberikan belum dapat dirasakan secara langsung oleh pelanggan, dan rekap data belum terintegrasi secara online dan real time,” ungkapnya. Oleh karenanya, Sistem Informasi Laboratorium disempurnakan menjadi Sistem Informasi Pelayanan Jasa B4T (SIPEJAB4T).

Temuan tersebut didasari oleh pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik. “Selain itu, penerapan SNI ISO 9001:2008, di mana klausul pengendalian rekaman, sasaran mutu dan fokus pada pelanggan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi,” terang Budi.

Menurutnya, beberapa hal yang terjadi sebelum pemanfaatan SIPEJAB4T, antara lain waktu penelusuran informasi pemesanan oleh pelanggan rata-rata 30 menit bahkan lebih, biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan dengan menelepon untuk sambungan lokal sekitar Rp3.750 sekali akses dan sambungan interlokal Rp30.000 sekali akses, serta informasi kepada pelanggan bersifat pasif dan terbatas pada permintaan pelanggan.

“Permasalahan tersebut memberikan dampak inefisiensi dan pemborosan terhadap waktu, biaya dan informasi serta kepuasan pelanggan,” ujar Budi. Untuk itu, KIARKOD-SIPEJAB4T dinilai inovatif dan kreatif karena menerapkan pendekatan yang berbeda dengan sistem informasi pelayanan publik lainnya.

Misalnya, penggunaan tanda unik atau yang ber-QRCode di setiap bukti pembayaran dinilai dapat menunjukkan kevaliditasannya sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan kepada pelanggan. “QRCode atau KIARKOD tidak hanya menunjukkan keabsahan, namun juga dapat digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang pengujian dan kalibrasi, sehingga memudahkan bagi peminta jasa untuk mengetahui status pekerjaan dari order yang mereka daftarkan,” paparnya.

Budi menyebutkan, beberapa peningkatan signifikan sejak KIARKOD-SIPEJAB4T diimplementasikan, yaitu waktu penelusuran informasi order oleh pelanggan rata-rata berkurang dari 30 menit menjadi hanya 2 detik, biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan hanya menghabiskan 50 kb untuk kuota internet atau setara dengan Rp50 dari sebelumnya rata-rata Rp3000 melalui sambungan telepon lokal, serta informasi yang diterima pelanggan lebih transparan, detail dan akuntabel.

Ke depannya, B4T Bandung akan lebih mengembangkan pemberlakuan QRCode pada layanan sertifikasi, Diklat, serta dashboard pelanggan online. “Beberapa kementerian, lembaga, dan pemda telah berminat untuk mereplikasi sistem tersebut, di antaranya Balai Besar, Baristand Industri, Balai Sertifikasi Industri, Sekolah dan Politeknik serta instansi lain yang memberikan pelayan publik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” tutur Budi.

Sementara itu, Menperin Airlangga menyampaikan, prestasi yang telah dicapai B4T Bandung tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Kemenperin dalam rangka peningkatan kualitas dan percepatan pada pelayanan publik yang terukur sesuai standar dan akuntabel.

“Kami terus berupaya memberikan motivasi dan menginstruksikan kepada unit kerja di lingkungan Kemenperin baik di pusat maupun daerah untuk memunculkan inovasi-inovasi tersebut,” tegasnya.

Airlangga berharap, inovasi tersebut dapat meningkatkan kinerja pegawai dan memberikan manfaat kepada pengguna jasa sektor industri sehingga dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. “Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik,” imbuhnya.(ABIM)