Jakarta, ABIM (24/8/2018) – Penduduk yang produktif apalagi jumlahnya besar merupakan faktor yang

penting untuk pembangunan bangsa ke depan. Oleh karena itu data kependudukan menjadi sangat

penting untuk sebagai bahan merencanakan suatu program jangka panjang terkait dengan

peningkatan kualitas manusia sehingga dengan jumlah penduduk yang besar dapat di arahkan pada

peningkatan produktivitas.

Demikian Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengungkapkan saat meluncurkan buku Proyeksi

Penduduk Indonesia 2015-2045 di Istana wakil Presiden, Jakarta, Jumat (24/8).

“Kalau dulu banyak penduduk itu menjadi beban maka solusinya adalah transmigrasi. Namun sekarang

solusi efektifnya adalah produktivitas,” ujarnya.

Namun, Kata Wapres, jumlah penduduk akan terasa menjadi beban negara apabila jumlah

penduduknya yang besar itu tidak produkti tetapi jika penduduknya kecil dan produktif, maka akan

menjadi bangsa yang hebat.

“Oleh karena itu bagaimana menyeimbangkan dua hal ini,” kata Wapres, jumlah penduduk yang dapat

meningkatkan produktivitas tetapi juga sekaligus konsumen yang baik untuk menciptakan

produktivitas sehingga menimbulkan kemakmuran, imbuhnya.

Lebih lanjut Wapres memaparkan dua pemikiran jumlah penduduk sebagai beban yang dicontohkan

negara China dulu pada tahun 50 hingga 60an dengan jumlah penduduk 1 Milyar lebih ia

mengangapnya sebagai beban.

“Jika penduduk besar ditanggung oleh negara maka negara akan sulit akibatnya mereka membuat

program 1 anak,” terangnya.

Demikian juga pemahaman yang sama dengan Singapura, kata Wapres, negara kecil ini harus dibatasi

jumlah penduduknya karena akan menyulitkan, katanya.

“Artinya orang mengangap bahwa dengan penduduk besar itu menjadi beban suatu bangsa,” jelas

Wapres..

Sekarang ini, lanjut Wapres, China dengan penduduk 1,4 miliar bisa maju luar biasa, setelah mereka

merubah cara ber kir bahwa penduduk besar itu bukan beban tetapi suatu keuntungan dan menjadi

negara maju karena bangsa itu penduduknya produktif sehingga meningkat produksi dan

konsumsinya.

“Itulah kemajuan ekonomi. Oleh karena itu hal ini harus dipersiapkan,” pesannya.

Indonesia pada jaman dahulu, kata Wapres, mempunyai kampanye yang dianggap sangat berhasil dan

diakui oleh bangsa-bangsa di dunia yatu program Keluarga Berencana dengan slogan “2 anak itu

cukup”, sehingga tingkat pertumbuhan penduduk dapat di jaga dengan baik.

“Jumlah sekarang 264 juta yang dapat kita seimbangkan antara kebutuhannya dan produktivitasnya,”

ucapnya.

Sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melaporkan bahwa hasil

Survey Penduduk Antar-Sensus 2015 Indonesia mengalami perubahan struktur penduduk yang terjadi

cukup cepat. Tingkat Fertility Rate /TFR sebesar 2,28 dengan variasi yang cukup tinggi antar provinsi.

Momentum ini perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, data proyeksi

penduduk yang akurat merupakan persyaratan utama sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan

pembangunan.

“Dalam Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, juga disampaikan bahwa penduduk Indonesia

pada 2045 diperkirakan berkisar antara 311– 318,9 juta jiwa. Kerangka kependudukan dan

pembangunan menempatkan penduduk sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi (engine of

growth ). Pengertian ini dapat diartikan dalam dua hal, yaitu penduduk sebagai konsumen dan

penduduk sebagai produsen atau pelaku aktif pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, ada dua hal penting. Pertama, jumlah penduduk yang relatif besar,

penduduk Indonesia menjadi salah satu konsumen terbesar di dunia. Kedua, perubahan struktur

penduduk di Indonesia membawa penduduk Indonesia dengan jumlah usia produktif yang paling

besar di wilayah Asia Tenggara.

Patut diingat, pertumbuhan penduduk yang seimbang dapat ditandai antara lain oleh dua indikator.

Pertama, pertumbuhan penduduk perlu dijaga, dan Kedua, fiscal support ratio  yang menggambarkan

kemampuan pemerintah untuk membiayai program pemerintah dari pendapatan pajak penduduk.

Diakhir acara, Wapres menyerahkan buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 kepada Menteri

Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Plt. Ka BKKBN, Gubernur DKI Jakarta, Pjs Gubernur Nusa Tenggara

Timur, Gubernur Maluku, Pjs Gubernur Papua, Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, dengan didampingi

oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas, Ka. BPS, dan UNFPA Indonesia Representative.

Mendampingi Wapres pada pertemuan tersebut diantaranya Kepala Sekretariat Wakil Presiden

Mohamad Oemar, dan Tim Ahli Wapres M. Ikhsan.

Acara ini dihadiri pula oleh para akademisi, para pakar di bidang demogra , serta pihak-pihak yang

terlibat dalam penyusunan buku tersebut. (ABIM/YZ/RN, KIP-Setwapres).