Jakarta, ABIM (9/3/2025) – Pemerintah terus berupaya menyempurnakan pola penyaluran bantuan sosial (bansos). Hari Rabu (5/3/2025), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar memimpin rapat terkait bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, petinggi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan PT POS.
Cak Imin, sapaan Muhaimin, mengatakan, penyempurnaan ini dilakukan agar penyaluran bansos bisa lebih efektif dan efisien. “Jadi, kami menuntaskan pola distribusi bantuan sosial yang efisien. Sehingga keterlibatan Himbara dan PT POS disempurnakan dalam hal regulasinya maupun mekanisme, termasuk tata kelola dan zonasinya,” paparnya ditemui usai rapat.
Mekanisme transfer misalnya. Selama ini penyaluran bansos melalui sistem ini dilakukan melalui bank-bank Himbara tidak ada charge sama sekali. Pekerjaan rumahnya, tinggal penyaluran yang dilakukan lewat PT Pos Indonesia.
“Tinggal pos kan ini masih menggunakan pembayaran, kalau Himbara sudah langsung transfer, free,” ungkapnya.
Kemudian, ada perubahan soal pembagian zonasi penyaluran bansos ini. Pemerintah mengatur kembali pembagian zonasi untuk masing-masing bank dan jumlah distribusinya. Termasuk, ada perubahan tata kelolanya dan beberapa peraturan terkait.
“Ya ini kan sudah berlangsung baik, kalau bantuan sosial semua bentuknya sudah ditransfer langsung, tanpa biaya, ini cuma mekanismenya yang disempurnakan,” katanya.
Meski begitu, dia memastikan tak ada perubahan komposisi yang disalurkan lewat PT Pos maupun Himbara. “Gak, ga ada. Tetap sama,” sambungnya.
Sebagai informasi, selama ini penyaluran bansos dari Kementerian Sosial memang disalurkan melalui dua cara. Yakni, transfer langsung oleh bank Himbara dan penyaluran melalui agen-agen PT Pos.
Khusus PT Pos ini bertugas melayani keluarga penerima manfaat (KPM) yang lokasinya berada di kawasan 3T. Yang mana, sulit dijangkau oleh perbankan.
Mereka juga kerap menyalurkan langsung ke alamat warga yang memang tidak memungkinkan datang ke kantor Pos untuk mencairkan dana bansosnya. Misalnya, para lansia ataupun disabilitas.
Hingga awal Maret sendiri, Bansos pada triwulan pertama sudah disalurkan lebih dari 94 persen. Ditargetkan, penyaluran bansos bisa rampung sebelum Idul Fitri.
Sementara itu, merujuk pada laman Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 triliun untuk program PKH tahap pertama 2025. Yakni pada Januari, Februari, dan Maret.(ABIM)
