Lampung, ABIM (25/7/2026) – Pemerintah Provinsi Lampung mendapat dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian melalui pengembangan kawasan industri pangan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Dukungan tersebut mengemuka saat kunjungan kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Rahmat Pambudy di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/7/2026).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan sekitar 70 persen penduduknya bekerja di sektor pertanian.
Menurutnya, perekonomian Lampung sangat bergantung pada sektor pertanian karena tidak memiliki sumber daya tambang maupun minyak dalam skala besar.
Lampung saat ini tercatat sebagai produsen padi terbesar keenam nasional, jagung terbesar kelima nasional, penghasil utama ubi kayu yang memasok sekitar 70 persen kebutuhan tapioka Indonesia, serta produsen nanas yang menyumbang sekitar 23 persen produksi dunia. Selain itu, Lampung juga menjadi sentra pisang, tebu, kopi, kakao, lada, karet, kelapa sawit, hingga peternakan.
Meski memiliki potensi besar, Gubernur Mirza menilai masih banyak komoditas yang dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambahnya dinikmati di luar daerah.
“Bagaimana sisa komoditas yang belum dihilirisasi ini dapat diolah di Lampung. Karena itu, dibutuhkan kawasan industri pangan agar nilai tambah tetap berada di daerah,” ujarnya.
Desa Jadi Pusat Hilirisasi Pertanian
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza memaparkan sejumlah program prioritas untuk mempercepat transformasi ekonomi desa.
Program tersebut meliputi pembangunan fasilitas produksi pupuk hayati cair di 2.500 desa, pembangunan dryer hasil pertanian di 500 desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, hingga penguatan hilirisasi komoditas melalui Program Desa Ku Maju.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah ingin mendorong agar hasil pertanian tidak lagi dijual sebagai bahan baku, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah langsung di tingkat desa.
Selain itu, pengembangan komoditas singkong juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas melalui penggunaan varietas unggul, peningkatan kadar pati, penerapan teknologi budidaya, serta penguatan kemitraan antara petani dan industri.
Bappenas Nilai Hilirisasi Pertanian Jadi Kunci
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurutnya, perencanaan pembangunan nasional harus berangkat dari kebutuhan nyata di daerah, terutama dari desa sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Rahmat mengatakan konsep pembangunan berbasis desa yang dikembangkan Lampung akan dipelajari sebagai salah satu model dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Di Indonesia Timur ada daerah yang pertumbuhannya sampai 20 persen, tetapi pemerataannya rendah sekali. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin pertumbuhan tinggi dan pemerataan juga tinggi. Dari mana caranya? Sekali lagi, pertanian. Pertanian seperti apa? Pertanian hilirisasi. Hilirisasi berbasis pertanian,” jelasnya.
Singkong Dinilai Punya Prospek Strategis
Rahmat menyatakan Bappenas akan mempelajari seluruh usulan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dirumuskan menjadi program pembangunan yang lebih konkret.
Ia juga menilai komoditas singkong memiliki prospek besar untuk mendukung industri berbasis pertanian sekaligus pengembangan energi terbarukan di masa depan.
Dengan dukungan tersebut, pengembangan kawasan industri pangan di Lampung diharapkan mampu memperkuat hilirisasi komoditas pertanian, meningkatkan daya saing industri pengolahan, memperluas lapangan kerja, serta menjaga agar nilai tambah hasil pertanian tetap dinikmati masyarakat Lampung.(ABIM)
