Jakarta, ABIM (26/5/2026) – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman secara khusus menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam menyelesaikan masalah layanan publik secara cepat dan responsif melalui program “KSP Mendekat”. Hal ini ditegaskan dalam sambutannya pada acara penandatanganan komitmen bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 yang digelar di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta.
Prof. Dudung memaparkan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) kini telah bertransformasi untuk lebih proaktif merangkul aspirasi masyarakat. “Sekarang di KSP ada KSP Mendekat, jadi bukan KSP Mendengar lagi. KSP Mendekat dengan nomor WA 0811-1933-3888,” ungkap beliau.
Layanan pengaduan berbasis WhatsApp ini diluncurkan untuk merespons dinamika dan kompleksitas permasalahan yang kerap bermuara di KSP. Prof. Dudung mengungkapkan bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, ia mendapati banyak sekali kendala koordinasi lintas sektor, mulai dari permasalahan antara kementerian dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan masyarakat, antar-kementerian, hingga urusan internal pimpinan daerah.
Melalui inisiatif “KSP Mendekat”, masyarakat kini memiliki akses langsung untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya. Kastaf Prof. Dudung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga beban penyelesaian tidak harus selalu sampai kepada Presiden. “Persoalan-persoalan yang sebetulnya tuntas di tingkat menengah ini bisa kita selesaikan,” tegasnya.
Inovasi layanan aduan ini sangat sejalan dengan tujuan utama penyelenggaraan SPMB Ramah 2026-2027. Kastaf memandang bahwa pendidikan dan penerimaan murid baru adalah bagian vital dari agenda besar penguatan layanan publik dan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, melalui layanan yang responsif ini, KSP turut mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi, membangun keterbukaan informasi publik, dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses penerimaan murid baru.
“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikannya karena ketidakadilan sistem, dan kita ingin memastikan bahwa sekolah menjadi ruang harapan, bukan ruang kecemasan bagi masyarakat,” tutur Prof. Dudung.
Melalui sinergi nasional yang kuat dan kehadiran inovasi “KSP Mendekat”, pemerintah berharap ikhtiar bersama ini dapat memperkuat kepercayaan publik, menjaga rasa keadilan, serta membangun sistem pendidikan nasional yang berintegritas tinggi.(ABIM)
