Jakarta, ABIM (2/8/2018) – Masalah infrastruktur di Indonesia tentu sangat penting, bahkan dimana
pun infrastruktur tersebut penting. Di Amerika pun apabila terjadi kelesuan ekonomi, maka yang
dibangun infrastruktur, demikian Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengungkapkan ketika
Meresmikan Pembukaan Lokakarya Pembangunan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
di Kantor Wapres Jl. Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (2/8).
Dimana pun terjadi, di negara-negara maju juga infrastruktur. Apalagi negara kita yang pembangunan
infrastrukturnya mengalami kelambatan, salah satu cirinya di Jakarta macet terus,” ungkap Wapres.
Kemacetan, dalam pandangan Wapres, merupakan suatu kemajuan yang tidak dilengkapi dengan
infrastruktur yang baik. Itu merupakan contoh yang paling sederhana, memang berbagai upaya telah
dilakukan, tentu yang pertama APBN, APBD, dan yang kedua adalah peran swasta,” tegas Wapres.
Meskipun demikian, lanjut Wapres, bahwa swasta tentu mempunyai batasan. Batasannya ialah ada
dua hal, yaitu kalau economic viable tentu ada gunanya, swasta biasanya ikut bisnis viable ,” katanya.
Namun demikian lanjutnya lagi, bahwa tidak semua infrastruktur adalah bisnis viable .
Ia memberikan contoh mengenai pengairan, yang masuk dalam kategori economic viable , tetapi tidak
masuk business viable. Begitu juga jalan desa, dan jalan kabupaten, yang semuanya sangat penting
namun secara bisnis sulit dihitung.
Akan tetapi ungkapnya lagi, jalan tol, pelabuhan, bandar udara, listrik, semua dapat dihitung
bagaimana tingkat IRR-nya. (Red: IRR atau Internal Rate of Return yaitu metode perhitungan investasi
dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang). Bagaimana tingkat ini, sehingga
tentu swasta dapat turut serta,” papar Wapres.
Oleh karena itu kata Wapres, bahwa pembicaraan pada pertemuan tersebut sebagaimana dikatakan
juga oleh Ketua Wantimpres Sri Adiningsih yakni bukan merupakan hal yang baru, yaitu mengenai
Public Private Partnership (PPP) atau istilah dalam bahasa Indonesianya adalah Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU).
“Kita juga mempunyai bidang energi ada PPP, IPP (independent power producer) , kemudian PPA
(perusahaan pengelola aset), yang menjadi partnership and power agreement ,” kata Wapres.
Semua itu menurut Wapres, menjadi gabungan dari kemampuan swasta, jika dikerjasamakan dengan
pihak Pemerintah untuk membangun infrastruktur yang dibayar kemudian. Saya kira, kita juga punya
konsep BOT (built on transfer ) atau pun konsep lain yang sebenarnya Pemerintah sudah menyiapkan,
ada beberapa perusahaan seperti PT.SMI (Sarana Multi Infrastruktur),” ungkapnya lagi.
Mengakhiri sambutannya, Wapres memprediksi bahwa waktu mendatang, pengairan akan dibangun
oleh swasta, meskipun saat ini belum terwujud. “Nah bagaimana mengukur revenue-nya, bagaimana
sistemnya, kita patut berterima kasih kepada Prof Yoshino dari IDN yang tentu telah memberikan
berbagai pandangan sebagaimana kita harapkan,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Ketua Wantimpres Sri Adiningsih melaporkan, bahwa begitu pentingnya pembangunan
infrastruktur, karena memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa tidak
terkecuali bagi Indonesia. Karena infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu
bangsa.
Di Indonesia saat ini menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas di dalam kita
membangun bangsa dan negara yang dapat dilihat dari anggaran yang dialokasikan yang tinggi untuk
sektoral yang ada di Indonesia,” kata Adiningsih. (ABIM/SY/RN/KIP Setwapres).
