Jakarta, ABIM(6/8/2018) – Saat memberikan pidato kuncinya pada Rapat Pleno ke-29 Dewan
Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan bahwa
umat (umat Islam) jangan diartikan terlalu sempit, harus diartikan secara luas.
“Apalagi kalau memperkecil arti umat, itu lebih bahaya lagi, sekali lagi umat dalam artian luas,” terang
Wapres di Kantor MUI Pusat di Jakarta, Senin (6/8).
Dalam Rapat Pleno yang mengangkat tema “Umat Islam dalam menghadapi agenda demokrasi” ini,
Wapres mengungkapkan bahwa dalam menilai sesuatu kita tidak bisa meng-klaim, ini umat dan ini
bukan. Selain itu yang paling penting menurutnya, apa yang menjadi tujuan berpolitiknya,
berdemokrasinya dan apa yang telah dicapainya, serta apa yang belum dicapainya dalam menyejahterakan rakyat.
Dalam forum tersebut, Wapres mengajak bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan umat dengan
memakmurkan dan mengadilkannya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyampaikan bahwa dinamika
demokrasi itu sudah mulai mengemuka bahkan menghangat, dan tak sedikit juga ikut menciptakan
perbedaan pandangan di kalangan umat Islam bahkan dalam satu organisasi Islam.
Dalam berdemokrasi, Ketua Dewan Pertimbangan MUI juga berharap bangsa ini tidak terbelah, karena
apapun aspirasi dan pandangan politik, umat Islam tetap bersatu untuk membangun bangsa ini dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kita tetap bersaudara dan khusus sebagai umat Islam kita tetap dapat mengedepankan hukuwah
islamiyah dan bersama umat agama-agama lain kita membangun bangsa tercinta ini,” ujarnya.
Tampak hadir dalam rapat diantaranya Sekjen MUI Anwar Abbas, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din
Syamsuddin, Wakil Ketua Azyumardi Azra, Sekretaris Noor Achmad, serta anggota Dewan
Pertimbangan MUI yang berasal dari berbagai ormas-ormas Islam.
Mendampingi Wapres dalam acara tersebut yaitu Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar,
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang
Widianto, dan Staf Khusus Wapres Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud. (ABIM/AS/RN/KIP-Setwapres).
