/Mendagri Desak Tiga Provinsi Baru di Papua Percepat Belanja Daerah Demi Dorong Ekonomi

Mendagri Desak Tiga Provinsi Baru di Papua Percepat Belanja Daerah Demi Dorong Ekonomi

Jakarta, ABIM (9/8/2025) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak tiga provinsi baru hasil pemekaran di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan untuk segera mempercepat realisasi belanja daerah. Langkah ini dinilai krusial guna menggairahkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang masih sangat bergantung pada anggaran negara.

Tito menegaskan bahwa belanja pemerintah daerah menjadi motor utama penggerak ekonomi, khususnya di daerah otonomi baru. “Ada uang yang beredar dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/8).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 4 Agustus 2025, ketiga provinsi tersebut menunjukkan capaian realisasi APBD yang masih tertinggal dari rata-rata nasional. Untuk sisi pendapatan, Papua Tengah mencatat angka tertinggi dengan 55,61 persen, disusul Papua Selatan 42,19 persen, dan Papua Pegunungan 31,58 persen.

Namun, realisasi belanja daerah justru masih rendah. Papua Pegunungan baru mencapai 33,96 persen, Papua Selatan 29,30 persen, dan Papua Tengah 28,33 persen. Sementara itu, rata-rata nasional sudah berada di angka 38,52 persen.

“Belanja pemerintah menggerakkan perputaran uang dan mendorong sektor swasta tetap hidup,” kata Tito, menekankan pentingnya peran belanja daerah dalam menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil.

Tito juga menyoroti Papua Tengah sebagai provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kawasan timur Indonesia. Menurutnya, menjaga momentum pertumbuhan di provinsi ini adalah hal yang strategis untuk pembangunan Papua secara keseluruhan.

Selain percepatan belanja, Mendagri juga mendorong ketiga provinsi tersebut untuk segera menjalankan program diversifikasi pangan berbasis potensi lokal. Ia menilai langkah ini penting dalam menjaga ketahanan pangan serta menekan inflasi, khususnya dari fluktuasi harga beras.

“Kalau bisa, tolong segera didorong gerakan diversifikasi pangan ini menggunakan potensi lokal yang ada,” tutup Tito.(ABIM)