“Akibatnya, lelangnya lambat, kemudian mungkin keraguan-keraguan tentang e-katalog dan lain-lain, yang membuat akhirnya realisasi belanja rendah,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 melalui video conference dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 30 April 2025, realisasi belanja APBD TA 2025 secara keseluruhan, yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota, telah mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, realisasi belanja APBD saat itu tercatat sebesar Rp212,46 triliun atau 16,32 persen. Artinya, meskipun meningkat secara nominal, persentase realisasi belanja APBD TA 2025 terhadap target justru mengalami penurunan.
“Belanja ini penting sekali, sekali lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing,” imbuh Tito.
Tito menjelaskan, rendahnya realisasi belanja APBD akan menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan sektor swasta juga akan ikut terdampak, mengingat belanja pemerintah merupakan tulang punggung utama perekonomian daerah.
Sementara itu, dari sisi pendapatan APBD TA 2025, berdasarkan sumber yang sama, realisasi secara keseluruhan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah mencapai Rp292,75 triliun atau 21,88 persen. Adapun pada periode yang sama di tahun 2024, capaiannya sebesar Rp284,01 triliun atau 22,89 persen. Dengan demikian, meskipun terdapat kenaikan secara nominal, secara persentase realisasinya justru lebih rendah.
“Kalau [lihat] prosentase dibandingkan target, itu di tahun 2025 lebih rendah sedikit dibanding 2024,” ungkapnya.
Tito mengingatkan, realisasi pendapatan merupakan hal yang sangat krusial. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menyelesaikan persoalan fundamental seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan ekstrem, dan prioritas lainnya.
“Akibatnya, membuat program apa pun juga yang menjadi target kemiskinan ekstrem untuk diturunkan, kemiskinan untuk diturunkan, program makan bergizi, atau program-program unggulan yang menjadi janji politik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pada saat pilkada enggak akan bisa dipenuhi karena uangnya enggak ada,” imbuhnya.
Tito juga menyoroti proporsi realisasi belanja terhadap pendapatan APBD tahun berjalan. Ia meminta Pemda yang telah berhasil menggenjot realisasi pendapatan agar secara paralel juga meningkatkan realisasi belanja.
“Percuma punya uang banyak, kalau disimpan saja, enggak beredar, pertumbuhan ekonomi akan melamban,” imbuhnya.
Sebaliknya, ia mengingatkan agar realisasi belanja tidak terlalu jauh melampaui pendapatan. Sebab, kata dia, bagaimanapun defisit anggaran hanya dapat ditutupi dengan utang atau memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. “Pasti dua hal [itu] saja untuk menutupi belanja,” tandasnya.(ABIM)
