Jakarta, ABIM (14/12/2017) – Keterbukaan menjadi prasyarat bagi pemerintah dalam mewujudkan kemajuan negara. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Asia Pacific Leaders’ Forum on Open Government di Hotel Borobudur, Jakarta, 14 Desember 2017.
Menurut Wapres, abad ini ditandai dengan perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan teknologi informasi. Pesatnya perkembangan ketiga hal ini membuat negara tidak dapat menutup diri. “Saat ini sudah tidak mungkin lagi negara tertutup”. ungkap Wapres.
Wapres menjelaskan bahwa keterbukaan pemerintah membawa hasil positif. Antara lain mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan perbaikan kesehatan. Hasil ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang telah disepakati dalam sidang umum PBB.
Keterbukaan juga menjadikan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien karena mendorong pemerintah untuk selalu memperbaiki layanan kepada masyarakat. “Dengan keterbukaan, kita mendapat kritik dan masukan.” ujar Wapres.
Wapres menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menjadikan prinsip keterbukaan pemerintah menjadi bagian dari proses pembangunan nasional. “Pemerintah Indonesia bertekad untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menyederhanakan birokrasi yang berbelit-belit serta memberantas korupsi.” tegas Wapres.
Dalam pidatonya, Wapres juga membagikan pengalaman Indonesia dalam keterbukaan pemerintah yang dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain. Menurutnya, faktor penentu berhasilnya keterbukaan pemerintah adalah adanya komitmen pimpinan, komunikasi, koordinasi, serta upaya terus menerus untuk meningkatkan transparansi.
Wapres mengharapkan forum ini menjadi kesempatan bagi negara-negara di Asia Pasifik dapat saling bertukar informasi, saling belajar dan membawa kemajuan bersama. “Harapannya negara-negara di Asia Pasifik dapat lebih baik dan lebih maju dengan pemerintah dan masyarakat yang terbuka.” ujar Wapres mengakhiri sambutannya.
Asia Pacific Leaders’ Forum on Open Government merupakan forum regional yang menghadirkan para pemimpin pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, mitra pembangunan dan kalangan swasta untuk berbagi pengalaman mengenai keterkaitan antara keterbukaan pemerintah dan pembangunan yang inklusif.
Dalam forum tersebut hadir beberapa pembicara terkemuka, antara lain Mohammad Sarwar Danesh, Wakil Presiden Kedua Afghanistan dan Cholpon Sultanbekova, Wakil Perdana Menteri Kyrgyzstan. Forum ini terselenggara atas kerja sama Open Government Indonesia yaitu tim yang terdiri dari Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Luar Negeri dengan mitra pembangunan. (ABIM/AKS/KIP-Setwapres)
