/Menteri Komdigi Meutya Hafid: KEMKOMDIGI Jadi Kontributor Utama PNBP Kementerian/Lembaga Kuartal I-2025

Menteri Komdigi Meutya Hafid: KEMKOMDIGI Jadi Kontributor Utama PNBP Kementerian/Lembaga Kuartal I-2025

Jakarta, ABIM (13/5/2025) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatatkan capaian sebagai penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di antara seluruh kementerian dan lembaga (K/L) pada kuartal I-2025. Dari total PNBP K/L senilai Rp29,7 Triliun, Kemkomdigi menyumbang Rp3,25 Triliun atau sekitar 10,9 persen, melampaui kementerian besar lain seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).Prestasi ini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Plh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (08/05/2025).

“PNBP K/L adalah Rp29,7 Triliun, 71,7 persennya ada di 10 kementerian ini. Jadi cukup besar kontribusinya. Ini memperlihatkan betapa pentingnya peran K/L dalam konteks PNBP kita,” ujar Suahasil.

Secara keseluruhan, realisasi PNBP per 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp115,9 Triliun atau 22,6 persen dari target APBN 2025 yang dipatok Rp513,6 Triliun. Sumber utama PNBP mencakup:

1. PNBP sumber daya alam (SDA) migas Rp24,9 Triliun (20,6 persen dari target),

2. PNBP SDA non-migas Rp25,7 Triliun (26,5 persen),

3. PNBP kekayaan negara dipisahkan/dividen BUMN Rp10,88 Triliun (12,1 persen),

4. PNBP lainnya Rp37,2 Triliun (29,1 persen), dan

5. PNBP badan layanan umum (BLU) Rp17,1 Triliun (21,9 persen).

Berikut daftar lengkap 10 K/L penyumbang PNBP terbesar pada kuartal I-2025:

1. Kementerian Komunikasi dan Digital Rp3,25 Triliun (10,9 persen)

2. Kementerian Perhubungan Rp3,16 Triliun (10,6 persen)

3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp2,22 Triliun (7,4 persen)

4. Kepolisian RI (Polri) Rp2,12 Triliun (7,1 persen)

5. Kejaksaan Rp0,81 Triliun (2,7 persen)

6. Kementerian ATR/BPN Rp0,80 Triliun (2,7 persen)

7. Kementerian Agama Rp0,56 Triliun (1,9 persen)

8. Kementerian Hukum Rp0,53 Triliun (1,8 persen)

9. Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,48 Triliun (1,6 persen)

10. Kementerian Pertahanan Rp0,47 Triliun (1,6 persen)

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas capaian ini, sekaligus menekankan arti penting meningkatkan pelayanan publik.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan publik dan dunia usaha yang mempercayakan izin dan layanan digital kepada Kemkomdigi. Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, tetapi lebih penting lagi, ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan layanan, transparansi, dan inovasi digital demi mendukung penerimaan negara,” ujar Meutya.
Suahasil juga mengungkapkan bahwa Kemenkeu bersama sejumlah K/L seperti Kementerian Imipas, Kemenhub, Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup tengah merumuskan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mengoptimalkan potensi PNBP di masa mendatang.

Capaian Kemkomdigi ini menunjukkan bahwa sektor komunikasi dan digital semakin berperan penting dalam menopang penerimaan negara non-pajak, seiring berkembangnya ekosistem digital nasional.(ABIM)

Related posts