Jakarta, ABIM (22/2/2026) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Armada Kapal Riset Nasional mendorong kemitraan pemerintah dan badan usaha untuk mengembangkan kapal riset berstandar internasional. Hal ini guna meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan sinergi riset nasional.
Kepala BRIN, Arif Satria, menegaskan modernisasi armada kapal riset merupakan kebutuhan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim berbasis sains.
“Proyek KPBU Pengelolaan dan Pengembangan Armada Kapal Riset Nasional ini bukan sekadar proyek pembangunan kapal biasa, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kedaulatan di bidang sains dan riset agar Indonesia sebagai bangsa maritim dapat terwujud secara ekonomi,” kata Arif, dalam Market Sounding Proyek KPBU Pengelolaan dan Pembangunan Armada Kapal Riset Nasional BRIN, di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Rabu (18/2).
Ia menambahkan, kapal riset modern berperan penting untuk eksplorasi potensi ekonomi bawah laut, penelitian biota laut, serta pengembangan jasa lingkungan dan energi laut. Menurutnya, kekuatan data hasil riset menjadi faktor penentu dalam negosiasi internasional, khususnya terkait pengelolaan sumber daya perikanan.
“Salah satu penentu penting di dunia saat ini adalah kekuatan data. Dan kekuatan data adalah kekuatan riset,” ujarnya.
Arif juga menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas hari layar riset. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 2.500 hari layar per tahun, sementara kebutuhan ideal mencapai 8.000 hari. Kesenjangan tersebut menunjukkan urgensi penambahan armada sekaligus penguatan sistem operasional riset kelautan.
Ia menegaskan BRIN berkomitmen menjaga tata kelola proyek secara transparan dan akuntabel dengan dukungan fasilitasi Kementerian Keuangan, PT PII, serta kementerian dan lembaga terkait. Ia menilai forum ini menjadi awal penguatan kolaborasi strategis antara pemerintah, industri, dan komunitas riset.
Lebih lanjut, Arif memaparkan tiga tujuan proyek, yakni memperkuat infrastruktur riset kelautan melalui pembangunan kapal riset samudra dan pesisir serta sistem fleet management unit terintegrasi, menciptakan akses riset inklusif melalui mekanisme open call for proposal yang selaras prioritas nasional, dan mendorong kemandirian teknologi serta pembiayaan riset melalui skema KPBU dengan keterlibatan sektor swasta.
“Kami ingin proyek ini tidak hanya visible di atas kertas, tetapi juga layak dan menarik secara bisnis sekaligus memberikan nilai tambah maksimal bagi negara dan aktivitas riset,” tutur Arif.
Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Iman Hidayat, menjelaskan pengelolaan armada kapal riset merupakan bagian strategis dalam penyelenggaraan riset kelautan, oseanografi, dan sumber daya laut pada skala nasional maupun global. “Ketersediaan kapal riset dan manajemennya yang andal dan berkelanjutan merupakan faktor kunci untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut,” kata Iman.
Ia menyampaikan BRIN tengah menyiapkan skema KPBU yang direncanakan mengoperasikan tiga kapal riset, terdiri atas satu kapal hasil investasi badan usaha dan dua kapal yang dikelola internal melalui skema pendanaan. Hingga Februari 2026, tahapan yang telah dilakukan meliputi inception report, real demand survey, serta business case awal yang disusun mengacu regulasi perencanaan pembangunan nasional.
Hasil survei menunjukkan potensi kebutuhan layanan kapal riset nasional mencapai sekitar 2.400–2.500 hari layar per tahun, mencakup riset geosains, geografi kelautan, sumber daya laut, dan oseanografi. Dokumen business case awal yang selesai Desember 2025 memuat kajian strategis, teknis, ekonomi, komersial, finansial, serta indikasi struktur KPBU dan alokasi risiko.
Proyek kapal riset dirancang sebagai multipurpose research vessel berteknologi maju yang dilengkapi ROV dan peralatan portabel untuk mendukung empat tema prioritas riset BRIN sesuai standar internasional. Skema KPBU yang digunakan adalah Design Build Finance Operate Maintain Transfer (DBFOMT) dengan masa konsesi 20 tahun termasuk tahap konstruksi.
Market sounding dihadiri calon investor, operator, galangan kapal, serta lembaga jasa keuangan nasional dan internasional. Masukan yang diperoleh akan menjadi bagian dari prastudi kelayakan untuk menguji daya tarik proyek, kelayakan struktur KPBU, serta kesiapan pasar, sebelum tahap finalisasi business case, konsultasi pasar, prakualifikasi, hingga proses lelang. Target penandatanganan perjanjian direncanakan pada kuartal I 2027 hingga financial close. (ABIM)
