Jakarta, ABIM (15/5/2025) – BPOM dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru saja menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Pesantren di Bidang Obat dan Makanan. Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf secara resmi merilis kerja sama tersebut di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Kolaborasi ini sangat penting mengingat pesantren sebagai salah satu komunitas masyarakat terbesar telah memiliki sejumlah badan usaha yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan komitmen lembaganya untuk terus mendukung keberpihakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pondok pesantren. Bahkan BPOM telah menginisiasi program kewirausahaan obat dan makanan di kalangan pesantren. Pihaknya menggarisbawahi pentingnya bangsa ini memiliki kekuatan spesifik secara ekonomi.
“NU punya potensi besar dengan adanya pesantren dan kader-kader, seperti pemuda Anshor. Kami punya komitmen sesuai instruksi Presiden mendukung UMKM,” jelas Taruna.
Sinergisme BPOM dan PBNU di tingkat pusat diharapkan dapat mendukung penguatan kerja sama pemberdayaan UMKM di pondok pesantren NU. Kerja sama konkret dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan Wira Cipta Santri serta SAPA Santri. Program tersebut sekaligus mendukung Asta Cita ke-3 Presiden, yaitu “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”.
Lebih lanjut, Taruna Ikrar menyebut BPOM punya peran signifikan yang langsung berdampak bagi seluruh penduduk Indonesia. Seluruh produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia harus terdaftar di BPOM. “Kita sertifikasi dan standardisasi, lalu keluarkan nomor izin edar. Termasuk distributor juga kita atur, ekspor juga butuh surat keterangan ekspor. Begitupun impor, perlu surat keterangan impor dari BPOM,” terangnya.
Karena itu, posisi NU sangat penting. Menurutnya, sumber daya manusia pesantren yang luar biasa jumlahnya diharapkan memiliki peran kemandirian ekonomi di masa depan. “Sehingga matching antara instruksi presiden memerhatikan kontribusi BPOM untuk UMKM dengan sumber daya manusia yang ada di pesantren-pesantren. Ini dapat berkontribusi sangat signifikan bagi perekonomian nasional dan membuka lapangan kerja serta kemandirian,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan momentum penandatanganan nota kesepahaman ini tepat mengingat kondisi ekonomi global saat ini. “Warga NU jelas sangat membutuhkan sentuhan kebijakan untuk dapat menguatkan UMKM di lingkungan warga NU. Kehadiran BPOM untuk mendampingi UMKM kita sangat dibutuhkan. Terima kasih kepada BPOM atas kerja samanya,” ungkapnya.
Yahya yakin pemerintah selalu punya agenda untuk kemaslahatan rakyat. Untuk itu, butuh strategi mengakselerasi eksekusi agenda tersebut. Dengan lebih dari 50 ribu ranting di seluruh Indonesia dan puluhan ribu pesantren, NU siap menjadi mitra aktif dalam membantu akselerasi eksekusi agenda pemerintah.
“Nanti akan ada satuan tugas khusus untuk menindaklanjuti kerja sama ini dengan jajaran BPOM sehingga langsung ada aksi nyata dan bisa dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat,” tambahnya.
Data PBNU per 2024, terdapat 26.934 pondok pesantren di bawah binaan PBNU di seluruh Indonesia dengan total 2,66 juta santri. Hal ini sangat potensial, apalagi secara keseluruhan UMKM mendominasi 99% populasi industri di Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dan berkontribusi signifikan dalam menyediakan produk yang aman, bermanfaat, dan bermutu. BPOM mencatat terdapat 1.043 UMKM obat bahan alam, 1.153 UMKM kosmetik, dan 9.795 UMK pangan olahan di seluruh Indonesia.
Sebelum ada nota kesepahaman ini, kerja sama antara BPOM dan PBNU telah terjalin sangat erat dan harmonis. Salah satu bentuk kerja sama adalah pilot project sinergi pemberdayaan pesantren di bidang obat dan makanan. Melalui pendampingan yang baik, pesantren dapat menjadi penggerak dalam menyediakan produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren sekaligus meningkatkan literasi keamanan pangan di masyarakat.
Sejak 2020, BPOM telah bekerja sama dengan Badan Otonom PBNU, yaitu Muslimat NU dan Fatayat NU, melalui pembentukan kader keamanan pangan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) keamanan pangan. Saat ini, telah terbentuk 111 kader keamanan pangan dari Muslimat NU dan 105 kader keamanan pangan dari Fatayat NU. Pada 2021, BPOM telah bekerja sama dengan NU Online dalam pelaksanaan KIE kepada 99.643 peserta masyarakat.
Kerja sama lainnya yakni pada 2023, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BPOM dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (RMI PWNU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Implementasinya, telah dilakukan fasilitasi atau bimbingan teknis penyuluh dan kader serta pembinaan dan pendampingan UMKM obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik serta pangan olahan di pesantren.
Tahun 2024 lalu, BPOM juga telah menandatangani MoU dengan Universitas Nadhatul Ulama Kalimantan Barat pada saat launching platform Universitas 20 SKS, 10 SKS dan 4 SKS KKN Tematik Program SAPA KAMPUS. “Semoga BPOM dan PBNU dapat terus memperkuat sinergi, gotong royong, dan keikhlasan dalam berkarya untuk Indonesia yang lebih sehat, maju, dan mandiri,” tutup Taruna Ikrar. (ABIM)
